Unjuk Rasa di DPRD PPU

Aksi Damai Oleh Perwakilan BAI Penajam Paser Utara Diterima Komisi II, Ini Tuntutannya

Aksi damai dilakukan perwakilan Badan Advokasi Indonesia ( BAI) dan warga Penajam Paser Utara terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak prorakya

Penulis: Dian Mulia Sari | Editor: Mathias Masan Ola
TRIBUNKALTIM.CO, DIAN MULIA SARI
Anggota DPRD PPU bersama peserta aksi damai melakukan audiensi terkait dengan tuntutan kebijakan pemerintah PPU yang dinilai tidak pro kepada rakyat. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Aksi damai dilakukan perwakilan Badan Advokasi Indonesia ( BAI) dan warga Penajam Paser Utara terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat di depan kantor DPRD PPU direspon positif anggota DPRD.

Ketua Komisi II DPRD PPU, Zainal Arifin mengatakan, sebagai anggota DPRD, pihaknya menerima dengan baik aspirasi masyarakat, ia menyebut, aksi damai ini merupakan kali pertama dimasa pemerintah yang dipimpin oleh Bupati PPU, Abdul Gafur Mas'ud.

"Ini adalah demo yang pertama diepriode 2019-2024, yang artinya masyarkat PPU peduli dengan anggota dewannya, mudah-mudahan ini momentum yang baik bagi kita bersama," kata Zainal Arifin, Rabu (29/7/2020).

Setelah melangsungkan aksi damai para peserta aksi melakukan audiensi bersama anggota DPRD di ruang rapat lantai 3 gedung DPRD. Hal tersebut menindaklanjut atas tuntutan-tuntutan terkait dengan kebijakan pemerintah kab. PPU yang dinilai tidak pro kepada rakyat.

Kendati demikian, Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi tidak bisa hadir dalam kesempatan itu, sehingga Ketua DPRD komisi II, Zainul Arifin mewakili atas penyampaian aspirasi rekan BAI dan mayarakat tersebut.

Baca juga; NEWS VIDEO Massa Aksi Puluhan Warga Datangi Kantor DPRD PPU, Warga : Anggota DPRD Jangan Tidur

Baca juga; BREAKING NEWS Jelang Demonstrasi BAI di Gedung DPRD PPU, Polisi Berjaga, Ini Isu yang Diusung

Zainul Arifin mengatakan, nantinya hasil dari aspirasi ini akan disampaikan kepada ketua DPRD PPU dan pimpinan akan menindaklanjuti perihal ini.

"Kami kan ini mendengarkan dari aspirasi, keputusan dari pimpinan, apakah akan di bentuk pansus atau lainnya, hal ini tergantung dari pimpinan dan melalui fraksi, di DPRD ini ada 6 fraksi," ujarnya.

Untuk diketahui, perwakilan dari Staff Khusus DAI, Rohman Wahyudi mengatakan aksi damai yang dilakuan oleh perwakilan BAI dan mayarakat PPU adalah tak lain terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten PPU yang tidak termonitoring oleh anggota DPRD. Anggota DPRD dinilai mayarakat hanya diam dan tidak bertindak.

"Kami butuh ketegasan dari anggota DPRD, contohnya seperti tangki timbun, jelas disitu ada perusakan aset negara, kalau kita bicara pidana 406, perusakan aset negara, tanpa ijin, tanpa prosedur tanpa SOP proyek itu dibangun, pembangunan taman disaat wabah covid-19 apakah itu sudah benar ?

Disaat ekonomi sedang merosot. Membangun taman dengan anggaran puluhan milyar, membangun runjab dengan anggaran puluhan milyar," kata Rohman.

Adapun lima tuntutan yang diberikan kepada anggota DPRD PPU dari aksi damai tersebut, yakni permasalahan pertanggungjawaban Pemkab PPU terhadap pengembalian aset tangki timbun yang telah dirusak,

pencabutan perbup nomor 22 tahun 2009 tentang pengendalian transaksi jual beli tanah di PPU.

Kemudian terkait dipaksakannya proyek-proyek besar dimasa pandemi Covid-19, maraknya pelaksanaan non-job bagi pejabat-pejabat Aparatur Sipil Negara ( ASN) di Kabupaten PPU dan terkait penggunaan dana penanganan Covid-19 di PPU.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved