Breaking News:

Isu BUMN dalam Revisi Standar Layanan Informasi Publik

SAAT ini Komisi Informasi Pusat (KIP) sedang melakukan uji publik terkait revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

ist
ist 

SAAT ini Komisi Informasi Pusat (KIP) sedang melakukan uji publik terkait revisi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Slip).

Sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, sudah pada tempatnya Komisi Informasi memberi contoh terbaik dalam menjalankan prinsip-prinsip transparansi dalam penyusunan semua ketentuan atau peraturan terkait keterbukaan informasi publik ini.

Langkah uji publik yang dilakukan KIP perlu disambut baik, salah satunya dengan memberikan masukan agar kualitas Perki Slip tersebut menjadi lebih baik. Salah satu isu yang harus dijernihkan dalam peraturan tersebut adalah, apakah di BUMN perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Publik.

KIP berpendapat bahwa BUMN harus membentuk PPID karena BUMN merupakan sebuah Badan Publik. Hal itu diatur dalam Pasal 13 ayat (1) angka a UU KIP, bahwa Badan Publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Bahkan dalam Perki Slip Nomor 1 Tahun 2010 yang akan direvisi ini, ruang lingkup Badan Publik salah satunya mencakup BUMN atau BUMD.
Pasal ini dalam rancangan Perki Slip akan dihapus karena memang ruang lingkup tersebut tidak sesuai dengan definisi Badan Publik dalam UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP).

Dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP tersebut, definisi Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Meskipun akan menghapus penyebutan eksplisit istilah BUMN dalam peraturan itu, namun KIP tetap berpandangan bahwa BUMN tetap dikualifikasikan sebagai Badan Publik.

BUMN sebagai korporasi
Argumen BUMN sebagai Badan Publik terutama berasal dari definisi Badan Publik pada UU KIP tersebut. Salah satu bagian dari definisi Badan Publik tersebut di atas, yakni badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Badan lain itu maknanya adalah badan selain lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, yang disebutkan sebelumnya dalam definisi Badan Publik tersebut. Bisa jadi pembuat Undang-Undang bermaksud bahwa badan lain itu adalah termasuk badan usaha.

Halaman
123
Tags
Opini
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved