Mengapa Rakyat Mudah Marah?

Oleh: Dr. Drs. Moh Jauhar Efendi, M.Si., CH.Ps., Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim. Mantan Camat Babulu dan Penajam, mantan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Prov Kaltim, dan mantan Pj Bupati Kutai Timur. 

Beberapa minggu terakhir ini kita disuguhi berita yang menyesakkan hati.

Mulai demo di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah yang tidak setuju terhadap kebijakan Bupati untuk menaikkan tarif pajak Bumi dan Bangunan, Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai angka 250 persen. 

Cara merespon Bupati Pati yang seakan-akan menantang masyarakat untuk membawa masyarakat demo, ”jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun saya tidak akan mundur untuk menurunkan kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Masyarakat tertantang dengan ucapan Bupati Pati, akhirnya digelar demo, yang diklaim menghadirkan lebih dari 100.000 orang.

Baca juga: Di tengah Gelombang Demonstrasi, Wapres Gibran Jenguk Korban dan Hadiri Acara di Sumut

Tuntutan demo pun sudah bergeser kepada tuntutan pemakzulan Bupati Pati.

Peristiwa demo di Kabupaten Pati sepertinya membawa efek domino dan inspirasi bagi siapa saja untuk melawan kezaliman, melawan kesewenang-wenangan.

Pemerintah sudah mencanangkan gerakan efisiensi.

Kebijakan tersebut patut kita apresiasi.

Tetapi di sisi lain, Pemerintah memekarkan organisasi kementerian. 

Baca juga: 7 Fakta Demo Ricuh di Makassar: Kronologi hingga Gedung DPRD Ludes Terbakar dan 4 Orang Meninggal

Bahkan semua kementerian hampir semuanya memiliki Wakil Menteri.

Tidak cukup hanya satu Wakil Menteri, beberapa malah cukup banyak yang memiliki dua wakil menteri.

Tidak sampai cukup di sini, Wakil Menteri pun ditambahi tugas jabatan sebagai Komisaris di perusahaan plat merah, atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Gaji para komisaris pun cukup fantastis. Apalagi ditambah dengan bonus (tantiem) yang diberikan setiap tahun sekali. 

Bersyukur Presiden Prabowo menghapus kebijakan pemberian tantiem.

Baca juga: 11 Gugatan Aliansi Mahakam, Ajak Warga Gabung Aksi Besar-besaran di Kantor DPRD Kaltim