Blak-Blakan di ILC, Bicara Ketersingggungan, Refly Harun Mengaku Sulit Bedakan Presiden dan Jokowi

Blak-Blakan di ILC, bicara ketersingggungan, Refly Harun mengaku sulit bBedakan Presiden dan Jokowi

Editor: Rafan Arif Dwinanto
YouTube Refly Harun
Menyoal RUU Minerba yang disahkan DPR, Refly Harun sindir Jokowi dan Erick Thohir yang tak membela BUMN, Refly Harun juga singgung 7 perusahaan batu bara 

Untuk membuktikannya, Refly Harun mengambil contoh dalam bidang politik.

Menurutnya, politik yang baik adalah jika berlandaskan dengan sila keempat Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan'.

Dan kemudian implementasinya harus selaras dengan yang tertuang dalam konstitusi Undang-undang Dasar 1945.

"Pertama kita harus lihat dalam bidang politik. Apakah politik kita sudah mencerminkan sebuah politik yang dilandasi sila keempat Pancasila misalnya," ungkapnya.

"Yang implementasinya ada di dalam pasal-pasal konstitusi Undang-undang Dasar 1945," imbuhnya.

Dirinya menambahkan pemerintah dapat dikatakan gagal jika belum sepenuhnya menerapkan demokrasi yang utuh.

Dikatakan Refly Harun, pemerintahan saat ini diharapkan menjadi periode koreksi untuk pemerintahan pada era orde baru yang penuh dengan keotoriteran.

Bukan malam sebaliknya, mengulang kekejaman pada zaman tersebut.

"Kalau kita masih menjadi negara separuh bebas, berarti pemerintah sekarang gagal," jelas Refly Harun.

"Karena pemerintahan sekarang dihasilkan dalam alam reformasi. Alam reformasi itu adalah alam koreksi, periode koreksi terhadap kekuasaan otoritarian orde baru," ungkapnya.

"Jadi dia tidak boleh muncul menjadi otoriter kembali, karena dia harus menjadi korektor."

Refly Harun lantas menyinggung peran dari orang penting nomor satu di Tanah Air, yakni Presiden Jokowi.

Dirinya mengingatkan bahwa Jokowi merupakan hasil dari pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat.

 Curhat Dokter Positif covid-19 Viral di Twitter, Kesal Rasakan Gejala Spesifik Infeksi Virus Corona

Oleh karenanya dalam melaksanakan kepentingan negaranya harus berlandaskan pada rakyat, bukan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sumber: TribunWow.com
Halaman 3 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved