Ada Kasus Covid-19 di Lingkungan Pemerintah PPU, SKPD Boleh Ambil Kebijakan WFH

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Penambahan kasus Covid-19 di Kabupaten Penajam Paser Utara atau PPU  terus meningkat. Penambahan kasus Covid-19 juga dari lingkungan pemerintahan daerah.

Hal tersebut, menyebabkan pemerintah daerah PPU kembali mengambil kebijakan work from home ( WFH). Tujuannya mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan pemkab.

Asisten III Bidang Administrasi Umum PPU, Surodal mengatakan kebijakan WFH diambil pimpinan satuan kerja perangkat daerah ( SKPD). Jika SKPD tersebut diharuskan untuk WFH, maka pimpinan harus mengambil kebijakan tersebut.

"Mekanismenya melihat situasi organisasi. Kepala dinasnya yang mengatur. Apabila kondisi mendesak, boleh dilakukan," kata Surodal, Kamis (20/8/2020).

Diketahui juga beberapa hari lalu, Inspektorat Daerah PPU telah menerapkan WFH akibat dari salah satu pegawai negeri sipil ( PNS) dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19.

Baca juga; Ratusan ASN dan Pegawai Setkab Penajam Paser Utara Hari Ini Jalani Rapid Test Massal

Baca juga; UPDATE Virus Corona di PPU, 4 Pegawai Kontak Erat Almarhum Kepala Damkar Sudah Isolasi Mandiri

"Seperti di Inspektorat yang sudah menerapkan WFH sejak beberapa hari lalu. Karena ada satu pegawai yang terkonformasi positif," ujar Surodal.

Kendati demikian jalur koordinasi tetap harus ditempuh oleh masing-masing SKPD yang akan menerapkan WFH.Tetali tetap dengan mempertimbangkan kondisi personal.

"Surat edaran Bupati sudah ada soal itu, intinya yang sehat tetap masuk kantor. Semua diserahkan ke unit kerja masing-masing," kata dia.

Sementara itu, di lingkingan Kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan PPU yang beberapa hari lalu kepala Dinas, Yogyana diduga meninggal akibat Covid-19, telah melaksanakan WFH tetapi masih untuk sebagian pegawainya.

Baca juga; Bandingkan Gatot Nurmantyo dan Jenderal Lain, Pengamat Ungkit Cara Elegan Prabowo & SBY Maju Pilpres

"Sebagian WFH, karena memang yang kita WFH kan yang berkomunikasi dengan beliau ditanggal 7, 8 dan 10 itu, ada 4 orang," kata Sekretaris Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Hadi Saputro.

Sementara itu, Hadi mengatakan telah melakukan konsultasi kepada Sekretaris Daerah PPU, Ahmad dan Asisten III Bidang Administrasi Umum PPU, Surodal untuk menerapkan WFH bagi seluruh pegawai.

"Kita memang sudah konsultasikan kepada pak asisten dan pak sekda untuk membuat surat WFH untuk keseluruhan, tetapi kita sudah memohon dan konsultasi kepada pimpinan," kata Hadi.