Breaking News:

Mudahkan Masyarakat, Pemkot Tarakan Launching Aplikasi Host to Host

Pemkot Tarakan launching aplikasi online host to host guna mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan pajak, Kamis (3/9/2020)

TRIBUNKALTIM.CO, RISNAWATI
Tak miliki KTP, Dinas Perhubungan Tarakan bantu 14 jukir urus kartu identitas 

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN- Pemerintah kota atau Pemkot Tarakan launching aplikasi online host to host guna mempermudah masyarakat dalam mengurus perizinan pajak, Kamis (3/9/2020)

"Koneksi antara servernya tadi BPRD dengan servernya DPM PTSP ( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ).

Jadi sekarang KPK minta itu setiap mau mengurus perizinan pajaknya, siapa tahu kalau ada pajak-pajak itu harus diselesaikan gitu loh," ujar Walikota Tarakan, dr Khairul.

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi bolak balik antar kantor untuk pengurusan pajak.

"Sama juga nanti kita sudah ada host to host dengan BPN jadi misalnya kalau ada orang yang mau bayar BPHTB dab sebagainya, itu dalam transaksi sudah bisa langsung kelihatan, oh zona nilai tanahnya sekian di daerah yang dimaksud," imbuhnya.

Baca juga; Taman Berkampung Tarakan Akan Gunakan Sistem E-Parkir, Tiga Lokasi Juga Akan Menyusul

Baca juga; Tak Miliki KTP, Dinas Perhubungan Tarakan Bantu 14 Jukir Urus Kartu Identitas

Sebagai informasi, host to host ini merupakan sistem server to server. Soal pembayaran, ia katakan, itu beda lagi. Untuk pembayaran pajak tetap ke BPPRD. Kecuali jika di mall pelayanan publik sudah satu tempat.

"Perizianannya, bayar pajaknya urusan pertanahan urusan IMB dan sebagainya di situ. Termasuk ngurus sim juga di situ, bahkan yang mau menikah juga bisa di situ, ada KUAnya ya, lengkap ya," ucapnya.

Begitu juga UMKM, dalam mengurus KUR juga bisa, karena nanti akan ada bank. Itulah yang disebut mall palayanan publik, satu pintu satu atap.

"Perizinan ini kan memang ke mana-mana, masih keliling-keliling UKL UPL ke DLH, nanti andalalin ke Dinas Perhubungan dan sebagainya. Nanti urusan bayar pajaknya ke BPPRD.

Habis itu bayar pajak BPJS Kesehatan ke Gunung Belah, BPJS ketenagakerjaan ke Jalan (Jendral) Sudirman. Itu yang sering terjadi, pelayanan jadi lama sekali bisa berbulan-bulan prosesnya," tuturnya.

Penulis: Risnawati
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved