Virus Corona
Jakarta PSBB Penuh Lagi, 3 Menteri Jokowi Langsung Sorot Anies Baswedan, Kompak Pakai Alasan Ekonomi
Jakarta PSBB penuh lagi, 3 Menteri Jokowi langsung sorot Anies Baswedan, kompak pakai alasan ekonomi
Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.
"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident publik.
Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujar dia.
• PENGUMUMAN Kartu Prakerja Gelombang 7 Siang Ini, Ada 800 Ribu Peserta Lolos, Cara Daftar Gelombang 8
• Daftar Kartu Prakerja Gelombang 8, LOGIN prakerja.go.id Jangan Lupa Klik GABUNG agar Masuk Seleksi
2. Agus Suparmanto ( Mendag)
Mendag Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta.
Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.
“Karena PDB kita 50 persen konsumsi.
Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.
Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.
"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi.
Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.
Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB.
Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Ini masih bisa dilakukan dengan kerja sama semua pihak, sehingga bisa memudahkan akses-akses distribusi tersebut.
Maka supply chain tidak terganggu, khususnya industri-industri, sehingga tidak menimbulkan PHK," kata Agus.
3. Agus Gumiwang ( Menperin)
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai pengetatan kembali PSBB.