Mahfud MD Bongkar Praktik Cukong Pilkada, Cuma 8 Persen Calon Pakai Duit Sendiri, Warga Minta Amplop

"Belum lagi permainan percukongan, di mana calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong," ungkap Mahfud MD.

Praktek kotor ini menimbulkan dampak ketika calon tersebut terpilih menjadi kepala daerah.

Kepala daerah terpilih yang dibiayai pemodal akan merasa berkewajiban mengembalikan biaya Pilkada.

"Sesudah terpilih itu melahirkan korupsi kebijakan," jelas Mahfud MD.

"Korupsi kebijakan itu lebih bahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung," tegas mantan Menteri Pertahanan ini.

Dalam tayangan yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyampaikan fakta yang sama.

"Faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82 persen calon-calon kada (kepala daerah) didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya," ungkap Nurul Ghuffron.

"Sehingga itu menunjukkan akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah," terangnya.

• Pemerintah Pusat Sampaikan Sikap Resmi soal PSBB DKI Jakarta, Minggu 13 September Pukul 13.00 WIB

• SERIUS! Analis Ungkap Dampak Bila PSBB Jakarta Dibatalkan, Ada yang Lucu, Nasib Surat Edaran Libur?

Bocoran Bupati Jember

Bupati Jember Faida menyampaikan pernyataan kontroversial terkait praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) saat pemilu.

Dilansir ia lalu mengklarifikasi pernyataan itu dalam tayangan Kompas Bisnis, Selasa (8/9/2020).

Diketahui sebelumnya Faida menyebut harus ada mahar politik senilai puluhan miliar rupiah jika ingin menarik rekomendasi dari partai politik.

Faida lalu mengklarifikasi pernyataan yang menjadi viral tersebut.

Ia memaparkan pernyataan itu muncul saat ada pertanyaan terkait biaya Pilkada.