Mahfud MD Bongkar Praktik Cukong Pilkada, Cuma 8 Persen Calon Pakai Duit Sendiri, Warga Minta Amplop

TRIBUNKALTIM.CO - Mahfud MD bongkar praktik cukong Pilkada, cuma 8 persen calon pakai duit sendiri, warga minta amplop.

Keterangan mengejutkan disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD jelang Pilkada Serentak, Desember nanti.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini membeberkan ada praktik cukong di Pilkada.

Mahfud MD juga membeber presentasi berapa persen calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada murni dengan biaya sendiri tanpa cukong.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan fakta tentang praktek kotor dalam pemilihan umum (pemilu).

Ia menyebutkan praktek kecurangan semacam ini nantinya akan menimbulkan korupsi kebijakan, terutama di pemilihan kepala daerah ( Pilkada).

• Refly Harun Beber Ekonomi Sudah Nyungsep Sebelum Covid-19, PSBB Anies Baswedan Hanya Pengalihan

• Ahli Virologi China Ungkap Fakta Baru Bahwa Virus Corona Buatan Tangan Manusia, Beber Bukti Ilmiah

• Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman Beber Beda dengan Anies

• INSENTIF Kartu Prakerja Gagal Cair, Apa Sebabnya? Peserta Keluhkan Rp 600.000 Tak Kunjung Ditransfer

Hal itu ia sampaikan kepada Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang ditayangkan TvOne, Sabtu (12/9/2020).

"Berangkat dari keprihatinan bahwa Pilkada langsung itu telah menimbulkan masalah besar, maraknya korupsi yang semakin besar," papar Mahfud MD.

Ia menyinggung kesaksian politisi Ryaas Rasyid terkait penyelenggaraan Pilkada di daerahnya.

Menurut Ryaas Rasyid, banyak warga yang menunggu adanya 'amplop' berisi sogokan uang untuk memilik calon tertentu.

"Pak Ryaas Rasyid kalau bercerita sebagai penggagas ekonomi daerah di era informasi, di daerah dia di Sumatera Selatan, kalau menjelang Pilkada rakyat itu enggak tidur sampai pagi, lampunya hidup," ungkit Mahfud MD.

"Kenapa? Nunggu serangan fajar, nunggu amplop," jelasnya.

"Sehingga itu dianggap merusak rakyat," tambah Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ia mengungkapkan fakta adanya sosok pemilik modal alias cukong yang membiayai peserta Pilkada tertentu.

Mahfud MD mengungkapkan praktek ini cukup lazim, bahkan hanya 8 persen calon kepala daerah yang menggunakan biaya sendiri.