Pemerintah Pusat Sampaikan Sikap Resmi soal PSBB DKI Jakarta, Minggu 13 September Pukul 13.00 WIB

• Ahli Virologi Mengaku Hidupnya Terancam Setelah Mengaku Punya Bukti Virus Corona Buatan Manusia

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan dengan sejumlah pelonggaran terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus.

"Kita harus menerima kenyataan ini.

Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal," kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Kementerian Kesehatan juga menyatakan Anies Baswedan tak perlu mendapatkan izin lagi dari pemerintah pusat untuk memberlakukan PSBB total.

Namun, tiga menteri ekonomi Jokowi merespons negatif langkah Anies.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian.

Mendag Agus Suparmanto menilai pemberlakukan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut.

Refly Harun beber ekonomi sudah nyungsep sebelum covid-19, PSBB Anies Baswedan hanya pengalihan.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut menyoroti reaksi para Menteri Jokowi soal PSBB total di Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan Jakarta akan PSBB lagi seperti di awal pandemi Virus Corona atau covid-19.

Para Menteri Jokowi menilai tindakan Anies Baswedan akan berdampak serius ke perekonomian negara.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan padangannya terkait persoalan yang terjadi di Ibu Kota, yakni antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pemerintah pusat.