Refly Harun Beber Ekonomi Sudah Nyungsep Sebelum Covid-19, PSBB Anies Baswedan Hanya Pengalihan

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun beber ekonomi sudah nyungsep sebelum covid-19, PSBB Anies Baswedan hanya pengalihan.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut menyoroti reaksi para Menteri Jokowi soal PSBB total di Jakarta.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan Jakarta akan PSBB lagi seperti di awal pandemi Virus Corona atau covid-19.

Para Menteri Jokowi menilai tindakan Anies Baswedan akan berdampak serius ke perekonomian negara.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan padangannya terkait persoalan yang terjadi di Ibu Kota, yakni antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pemerintah pusat.

Sebelumnya Anies Baswedan menyatakan akan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang rencananya akan dimulai pada Senin (14/9/2020).

• Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman Beber Beda dengan Anies

• Siap-siap, 15 September Ponsel BM akan Diblokir Pemerintah, Cara Cek IMEI, Khusus iPhone Berbeda

• Kasus Covid-19 Lebih 200 Ribu, Indonesia Dikucilkan 59 Negara, Masukan Demokrat Dicueki Pemerintah

• Langsung Berhasil, Petunjuk Baru yang Berulang Kali Gagal Daftar Kartu Prakerja, Cek NIK dan KK

Namun kebijakan tersebut tidak sejalan bahkan mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat.

Refly Harun menilai bahwa kebijakan Anies BAswedan yang saat ini tengah dipersoalkan oleh para menteri, hanya dijadikan sebagai kambing hitam dari masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri.

Yakni berkaitan dengan memburuknya perekonomian dan hingga terancam mengalami resesi.

Menurut Refly Harun, persoalan ekonomi negeri ini sudah terjadi dan tidak ada hubungan dengan pengumuman dari kebijakan Anies.

Bahkan dikatakannya, sudah bermasalah sebelum covid-19 masuk ke Tanah Air.

Hal itu diungkapkan dalam tayangan Youtube pribadinya, Refly Harun, Jumat (11/9/2020).

Refly Harun lantas mengatakan bahwa yang salah sejak awal dalam penanganan covid-19 adalah berasal dari pemerintah pusat.

Kebijakan dari pemerintah pusat seakan-akan hanya mengedepankan persoalan ekonomi dibandingkan masalah kesehatan yang harusnya jauh lebih penting.

"Ini adalah soal policy mendasar negeri ini, sejak awal sebenarnya ada kritik yang besar bahwa pemerintah sepertinya tidak sungguh-sungguh dalam menangani covid-19, lebih mendahulukan insentif bidang perekonomian," ujar Refly Harun.

"Lebih mendahulukan bagaimana melakukan pemulihan ekonomi yang sudah terpuruk sebelum covid-19 sesungguhnya," imbuhnya.

• Dampak Serius PSBB Jakarta, Indonesia Dipastikan Resesi, Alasan Ekonom Indef Dukung Keputusan Anies

Oleh karena itu, Refly Harun tidak segan mengatakan bahwa pemerintah memanfaatkan pandemi covid-19 ini untuk menutupi kondisi perekonomian Indonesia.

"Jadi covid-19 itu menjadi semacam dalih untuk kataknlah menghindari gugatan bahwa perekenomian sudah nyungsep duluan sebelum adanya covid-19," kata Refly Harun.

"Sekarang pengumuman pemberlakuan PSBB lagi oleh Gubernur Anies Baswedan juga mulai dijadikan kambing hitam lagi," imbuhnya.

"Padahal jangan-jangan ada di kinerja menteri-menteri itu sendiri."

Lebih lanjut, Refly Harun merasa kurang yakin ketika pengumuman kebijakan PSBB dari Anies langsung berdampak pada perekonomian.

Seperti yang dikatakan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto yang menyebut Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG) anjlok.

"Karena masak satu pengumuman tiba-tiba sudah membuat kacau semuanya," ucapnya.

"Memang kadang-kadang sentimen pasar itu tidak bisa diduga, tapi kalau fundamentalnya kuat orang kan enggak gampang lari sesungguhnya," terangnya.

"Tapi masalahnya kita sedang berada dalam situasi resesi," pungkasnya.

• Waketum Kadin Bela PSBB Anies Baswedan, Ponakan Jusuf Kalla Bocorkan Kapasitas RS di Jakarta Terkini

Respon Geisz Chalifah

Aktivis Sosial Geisz Chalifah menilai bahwa keputusan Anies untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu bukan tanpa alasan.

Dirinya menyakini bahwa Anies tentunya sudah mempertimbangkan banyak hal, termasuk yang utama karena kasus covid-19 di Jakarta terus mengalami lonjakan.

Hal itu diungkapkannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Petang 'tvOne', Jumat (11/9/2020).

Sementara terkait justru mendapatkan pertentangan dari pemerintah pusat, Geisz mengaku sudah tidak kaget.

Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru yang dialami oleh Anies.

Karena seperti yang diketahui, pada persoalan covid-19 saja, sering kali adanya perbedaan antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat.

Seperti misalnya rencana lockdown di awal merebaknya Virus Corona yang pada akhirnya Anies menyesuaikan dengan pemerintah pusat, yakni melakukan PSBB.

Pertentangan kembali terjadi dalam penentuan aturan-aturan di dalam kelangsungan PSBB tersebut.

Bahkan diakui oleh Geisz, kondisi tersebut tidak hanya terjadi dalam urusan penanganan covid-19, melainkan dalam banyak hal.

"Bukan hal yang baru, sudah yang kesekian kalinya, tidak hanya persoalan Virus Corona, persoalan lain-lain juga sama, kalau menyangkut Anies lebih banyak politisnya daripada substansinya," ujar Geisz.

• Batal Ditransfer Pekan Ini, Menaker Beri Kepastian Baru Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan

Geisz menilai bahwa sikap pemerintah pusat yang menentang Pemprov DKI hanya seakan-akan supaya terlihat bekerja.

Terlebih menurutnya, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dalam menangani krisis dan pandemi covid-19 di Tanah Air.

"Jadi ya senyumin saja karena kan mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah dan itu sudah terlihat mereka bekerja," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Geisz menjawab soal Anies disebut mendahului pemerintah pusat lantaran tidak mengkoordinasikannya terlebih dahulu.

"Tidak mungkin tidak koordinasi, kan di situ ada BNPB pada saat rapatnya," tegasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Refly Harun Sebut Kebijakan PSBB Anies Baswedan Dijadikan Kambing Hitam oleh Pemerintah Pusat, https://wow.tribunnews.com/2020/09/12/refly-harun-sebut-kebijakan-psbb-anies-baswedan-dijadikan-kambing-hitam-oleh-pemerintah-pusat?page=all.