Airlangga Hartarto Beber Kebijakan Ganjil Genap Sumbang Peningkatan Kasus Virus Corona Jakarta

Untuk itu, kata JK, PSBB merupakan langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin massif dan mencapai tingkat yang sangat membahayakan.

• Bukan PSBB, Mahfud MD Sorot Tata Kata Anies Baswedan, Para Ahli Konfirmasi Negara Rugi 297 Triliun

Pernyataan tersebut disampaikan JK usai melakukan launching penyerahan 3.900 alat semprot disinfektan mandiri kepada seluruh masjid yang ada di wilayah DKI Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa, Minggu (13/09/2020).

“Untuk PSBB mau tidak mau kita harus ikuti karena memang faktanya terjadi peningkatan, dengan segala upaya yang telah kita tempuh dan harapan kita grafiknya akan landai tapi yang terjadi justru makin naik."

"Artinya sesuatu yang tegas harus dilaksanakan kalau tidak akan mencapai puncak lebih tinggi akan lebih berbahaya lagi,” kata JK dalam rilis yang diterima Tribun.

Menanggapi adanya pertentangan antara Pemerintah DKI dan Pemerintah pusat terkait pelaksanaan PSBB, menurut JK, hanya soal metodologi penanganan wabah.

JK berharap tidak perlu meperdebatkan hal di atas, mengingat Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk mengutamakan kesehatan dibanding ekonomi.

“Itu hanya soal cara saja, saya baca semalam sampai pagi ini masih rapat untuk bersinergi mengenai itu."

• Lengkap, Surat Menyentuh Buya Maarif ke Jokowi, Dokter Banyak Meninggal, Ada Pesan Khusus ke Terawan

"Jangan lupa Presiden sendiri telah mengemukakan dengan lugas bahwa kesehatan harus diutamakan, jadi saya rasa pemerintah Pusat dan Provinsi tidak perlu saling bertentangan,” ujarnya.

JK mengungkapkan, yang terpenting dalam menangani covid-19 adalah menangani terlebih dahulu sebabnya, dalam hal ini virus covid-19, kemudian akibatnya yaitu penurunan laju ekonomi.

Menurut JK, apabila wabah bisa ditangani maka ekonomi akan dapat berjalan kembali.

“Ini kan masalah sebab akibat saja, yang menjadi sebab adalah pandemi covid-19, yang berakibat turunnya ekonomi jadi sebabnya dulu yang diselesaikan."

• Ruhut Sitompul Desak Anies Baswedan Mundur, Refly Harun Tak Tinggal Diam, Soal WNI Dicekal 59 Negara

"Karena alat produksi tetap ada, seperti hotel, moda transportasi, hanya permintaannya saja yang kurang.