Sah! DPRD Balikpapan dan Pemkot Sepakati Anggaran APBD Perubahan 2020

Baca Juga: Bangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur Ditunda, Garap Masterplan dan Infrastruktur Dasar Saja

"Di akhir belanja pada saat APBD Perubahan itu kan harus zero, sehingga tidak ada defisit maupun silpa. Insyallah defisit yang Rp 309 tertupi," katanya.

Menurutnya, pemerintah kota perlu membelanjakan anggaran yang tersisa sesuai dengan anggaran yang ada.

"Insyallah semua bisa dijalankan sesuai dengan porsi anggarannya. Kita tidak pernah menganggarkan sesuatu yang tidak teralokasikan anggarannya," pungkasnya.

Enam Fraksi Soroti Empat Perkara

Berita sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan ( DPRD Balikpapan ) kembali menggelar rapat paripurna, di ruang rapat lantai ll Gedung DPRD, Jalan Jendral Sudirman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan agenda penyampaian pandang umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Balikpapan atas nota penjelasan Walikota Balikpapan soal rancangan Perubahan APBD tahun 2020.

"Kami menghantarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Fraksi. Atas nota penjelasan Walikota soal rancangan perubahan APBD tahun 2020. Ada enam Fraksi," kata wakil ketua DPRD Balikpapan,Sabaruddin Panrecalle.

Fraksi Golkar dan PDIP, lanjut Sabaruddin, menyoroti tentang masalah pajak dan retribusi. Kemudian penyertaan modal PDAM maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk juga pendidikan.

Baca Juga: KUA-PPAS Diteken, APBD Balikpapan 2021 Capai Rp 2,2 Triliun, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Baca Juga: Pemprov dan DPRD Sepakati Rancangan KUPA-PPAS P-APBD Kaltim TA 2020

"Itu yang teman-teman Golkar dan PDIP soroti. Karena ada beberapa anggaran direncanakan sebesar Rp 2,53 triliun akhirnya turun," ujarnya.

Sementara Fraksi Gerindra juga mempertanyakan tentang silpa APBD tahun 2020 yang tercatat mencapai Rp 200 miliar lebih. Tak luput, juga penyertaan modal PDAM serta BPD.

"Karena itu adalah penyertaan modal. Ini yang diminta secara akuntabilitas dan penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat Kota Balikpapan," ungkapnya.

Begitu juga dengan Fraksi PKS. Menyoroti tentang Bantuan Sosial (Bansos) yang digelontorkan Rp 45,6 miliar. Diminta secara akuntabilitas juga kepada pemerintah kota.

Baca Juga: Percobaan Vaksin Covid-19 Sinovac, Diklaim Aman Digunakan oleh Kalangan Lansia

Baca Juga: 16 Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta, Berasal dari Klaster Warung Solo Sudah Meluas