Pemerintah Tunda Pilkades Tapi Pilkada Lanjut, Rocky Gerung Bereaksi, PBNU dan Muhammadiyah Menolak
Pemerintah tunda Pilkades tapi Pilkada lanjut, Rocky Gerung bereaksi, PBNU dan Muhammadiyah menolak
lihat foto
Timbulkan Kerumunan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menanggapi saran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang.
Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (20/9/2020).
Diketahui sebelumnya Jusuf Kalla menilai sebaiknya pilkada serentak ditunda mengingat kondisi pandemi Virus Corona (covid-19) yang melanda Indonesia.
Ia turut mengkhawatirkan proses kampanye yang umumnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar akan mempermudah penyebaran Virus Corona.
Menanggapi hal itu, Viryan mengaku sudah mengetahui saran JK.
"Terkait imbauan Bapak Jusuf Kalla yang menyarankan pilkada ditunda, saya sudah baca berita dari beberapa media online," kata Viryan Azis.
• Di ILC, Sudjiwo Tedjo Beber Ucapan Puan Tak Hanya untuk Sumbar, Urai Cara Sukarno Amalkan Pancasila
• Segera Cair, Menaker Beber 3,5 Juta Penerima BLT BPJS Tahap III, Cara Cek Nama Agar Tak Terlewat
"Poinnya adalah karena persoalan kerumunan," komentarnya.
Ia mengaku pihak KPU menerima usulan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.
"Bagi KPU, imbauan dari Pak Jusuf Kalla kita lihat sebagai saran atau cambuk bagi kami untuk semakin sungguh-sungguh untuk melaksanakan protokol covid-19 dalam tahapan penyelenggaraan pilkada selanjutnya," papar Viryan.
Viryan menegaskan pihak KPU juga telah berupaya mendisiplinkan diri dan mengajak jajarannya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
Ia mengakui ada kekhawatiran tahap kampanye akan mengakibatkan potensi kerumunan.
Menurut Viryan, hal itu harus menjadi perhatian pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada di masing-masing daerah.
"Mengenai potensi kerumunan yang terjadi kemarin, kami sangat berharap bakal pasangan calon yang nanti ditetapkan bisa sungguh-sungguh memperhatikan tanggapan atau respons publik atas realitas pada tanggal 4-6 September yang lalu.
Ia menegaskan kedisiplinan terhadap protokol ini akan menjadi perhatian masyarakat.
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
