Pemerintah Tunda Pilkades Tapi Pilkada Lanjut, Rocky Gerung Bereaksi, PBNU dan Muhammadiyah Menolak

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah tunda Pilkades tapi Pilkada lanjut, Rocky Gerung bereaksi, PBNU dan Muhammadiyah menolak.

Meski menuai polemik, Pemerintah tetap menggelar pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang.

Namun, di lain pihak, Pemerintah menunda Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades.

Pengamat politik Rocky Gerung mengaku heran dengan keputusan Pemerintah yang menunda Pilkades namun melanjutkan Pilkada di masa pandemi Virus Corona.

Pemerintah Pusat melalui Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memastikan bahwa gelaran Pilkada Serentak tahun ini tetap akan digelar pada 9 Desember 2020.

Padahal di satu sisi, banyak pihak yang menolak atau menyarankan supaya Pilkada Serentak 2020 bisa ditunda.

• Siap-Siap Resesi, Sri Mulyani Beber Kuartal III Ekonomi Kontraksi 2,9 Persen, Ada Bocoran Kuartal IV

• Masih Ada Kesempatan Dapat Banpres Produktif Rp 2,4 juta untuk UMKM, Lokasi dan Syarat Pendaftaran

• 4,2 Juta GAGAL! UPDATE Pengumuman Prakerja Gelombang 9 di www.prakerja.go.id, Instentif Rp 3,5 Juta

• TERJAWAB Kapan Pengumuman Prakerja Gelombang 9, Login www.prakerja.go.id, Info Prakerja Gelombang 10

Di antaranya disuarakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU), Muhammadiyah, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem), dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mereka kompak memiliki alasan karena dapat mengundang kerumunan.

Khususnya pada saat kegiatan kampanye, sehingga meningkatkan risiko penularan covid-19.

Pengamat Politik Rocky Gerung lantas memberikan pandangannya.

Menurut Rocky Gerung, yang harusnya ditunda bukanlah Pilkades, melainkan Pilkudu.

Dirinya menyebutnya sebagai Pemilihan Kepala Dungu.

"Ya mustinya yang ditunda itu Pilkudu, Pemilihan Kepala Du***," ujar Rocky Gerung.

"Tetapi rupanya itu enggak ditunda juga."

Rocky Gerung mengaku tidak bisa memahami jalan pemikiran dari pemerintah yang justru tetap menggelar Pilkada 2020.

Dirinya meminta kepada pemerintah harusnya bisa menunda dua kontestasi politik tersebut, bukan hanya salah satu.

Ia menilai kondisinya justru terbalik dengan tetap akan melangsungkan Pilkada 2020 namun malah menunda Pilkadesnya.

"Kan seharusnya satu paket, kalau Pilkada ditunda, Pilkades juga," kata Rocky Gerung.

"Ini Pilkades bisa ditunda, mengapa Pilkada tidak bisa?" tanyanya.

"Kan jalan pikirannya selalu sepotong-sepotong, atau mungkin memang enggak ada.

Sehingga asal bunyi saja.

• Kapan Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Dibuka? Simak Langsung Bocorannya

Kan nanti akan dibilang ya Pilkades itu massanya sedikit kalau Pilkada banyak," jelasnya.

Dikatakannya bahwa tidak bisa dibenarkan ketika menyimpulkan bahwa Pilkades memiliki risiko yang jauh lebih besar dibandingkan Pilkada.

Sehingga membuatnya menjadi ditunda.

Menurutnya, Pilkada lah yang akan mengundang kerumunan lebih banyak karena massa yang akan terlibat tidak hanya dari satu desa saja.

"Ya tapi apa pernah ada riset bahwa di desa-desa tertentu justru masifitas dari covid-19 itu ada di situ," tegasnya.

"Apa dasarnya karena berbahaya, kalau Pilkada enggak berbahaya?."

"Kan kalau kita balik misalnya kalau Pilkades ditunda mustinya kepala desa protes karena yang berkerumun pasti lebih sedikit daripada Pilkada kan," pungkasnya.

• Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 9, Siap-siap Peluang Terakhir Gelombang 10, LOGIN prakerja.go.id

Timbulkan Kerumunan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menanggapi saran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait penundaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak Desember mendatang.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (20/9/2020).

Diketahui sebelumnya Jusuf Kalla menilai sebaiknya pilkada serentak ditunda mengingat kondisi pandemi Virus Corona (covid-19) yang melanda Indonesia.

Ia turut mengkhawatirkan proses kampanye yang umumnya mengumpulkan massa dalam jumlah besar akan mempermudah penyebaran Virus Corona.

Menanggapi hal itu, Viryan mengaku sudah mengetahui saran JK.

"Terkait imbauan Bapak Jusuf Kalla yang menyarankan pilkada ditunda, saya sudah baca berita dari beberapa media online," kata Viryan Azis.

• Di ILC, Sudjiwo Tedjo Beber Ucapan Puan Tak Hanya untuk Sumbar, Urai Cara Sukarno Amalkan Pancasila

• Segera Cair, Menaker Beber 3,5 Juta Penerima BLT BPJS Tahap III, Cara Cek Nama Agar Tak Terlewat

"Poinnya adalah karena persoalan kerumunan," komentarnya.

Ia mengaku pihak KPU menerima usulan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut.

"Bagi KPU, imbauan dari Pak Jusuf Kalla kita lihat sebagai saran atau cambuk bagi kami untuk semakin sungguh-sungguh untuk melaksanakan protokol covid-19 dalam tahapan penyelenggaraan pilkada selanjutnya," papar Viryan.

Viryan menegaskan pihak KPU juga telah berupaya mendisiplinkan diri dan mengajak jajarannya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

Ia mengakui ada kekhawatiran tahap kampanye akan mengakibatkan potensi kerumunan.

Menurut Viryan, hal itu harus menjadi perhatian pasangan calon yang berkontestasi dalam pilkada di masing-masing daerah.

"Mengenai potensi kerumunan yang terjadi kemarin, kami sangat berharap bakal pasangan calon yang nanti ditetapkan bisa sungguh-sungguh memperhatikan tanggapan atau respons publik atas realitas pada tanggal 4-6 September yang lalu.

Ia menegaskan kedisiplinan terhadap protokol ini akan menjadi perhatian masyarakat.

Mengenai kemungkinan diperlukan perppu, Viryan mengaku pihak KPU sudah membahas hal tersebut.

"Kemarin kami diundang pemerintah membahas terkait rencana mengeluarkan Perppu. Perppu menjadi kebutuhan pada konteks ini, karena akar masalah dari munculnya aspirasi menunda pelaksanaan pilkada karena kerumunan yang terjadi di 243 daerah," terangnya.

Ia membenarkan pentingnya perppu khusus pilkada demi memberi ketegasan batasan kegiatan dalam kampanye dan berbagai tahap selanjutnya.

• Tak Sepakat Gesekan TNI dan Polri Karena Cemburu Soal Gaji, Profesor Ini Beri Sindiran Keras di ILC

• SERU di ILC Bahas Tragedi Ciracas, Jenderal Eks Kepala BIN Sutiyoso Soroti TNI Layaknya Petinju

Viryan menyebutkan perppu tersebut juga akan memuat sanksi kepada pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan.

"Maka bila ada Perppu Pilkada yang memberikan secara tegas larangan kerumunan, bukan hanya kegiatan kampanye, namun pada seluruh tahapan kegiatan pilkada, kecuali yang diatur oleh KPU," jelasnya.

"Maka hal tersebut menjadi satu solusi yang permanen dan disertai sanksi atau ketentuan yang dapat memberikan efek kepada masyarakat dan pasangan calon," tutup Viryan.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Pilkades Ditunda, Pilkada 2020 Jalan Terus, Rocky Gerung: Mustinya yang Ditunda Itu 'Pilkudu', https://wow.tribunnews.com/2020/09/22/pilkades-ditunda-pilkada-2020-jalan-terus-rocky-gerung-mustinya-yang-ditunda-itu-pilkudu?page=all.