DPRD Bersama Pemkot Samarinda Turut Serta Dongkrak PAD, Pajak Bumi dan Bangunan Harus Ditingkatkan

“Kalau sekarang berapa yang sudah terserap. Sekitar 30 sampai 40 persen. Masih ada 60 persen PBB yang tidak terserap. Langkah apa yang harus kita buat. Mereka yang tidak membayar bukan karena tidak taat. Tapi, karena tidak terdata,” pungkasnya.

Relaksasi Pembayaran PBB di Kota Samarinda

Berita sebelumnya, di TribunKaltim.co soal PBB di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 

Setiap daerah terkena dampak akibat pandemi Corona atau covid-19. Dampak ekonomi begitu terasa ketika pandemi ini terjadi. Di Kota Samarinda PAD menurun.

PAD Kota Samarinda pun hanya 20 persen. PAD berasal dari sumber pendapatan pajak. Saat ini ada isu terkait relaksasi pembayaran pajak karena Pandemi covid-19.

Namun hal tersebut dibantah oleh Kepala Bapenda Kota Samarinda Hermanus Barus, Jumat (12/6/2020). Menurutnya Kota Samarinda belum melaksanakan relaksasi terkait pembayaran pajak.

"Belum ada belum ada saya juga sampaikan tadi Ada beberapa wajib pajak dia dapat wa menyampaikan Ada relaksasi pbb di bawah Rp 500 ribu gratis, Di atas Rp 500 ribu potongan. Di Samarinda belum Ada," katanya.

Baca juga; Kabar Baik, Unair Temukan Obat covid-19, Sudah Produksi tapi Sebagai Obat Program, Ini Penjelasannya

Baca juga; Niat Hati Pinjam Uang di Koperasi, Wanita di Samarinda jadi Korban Pelecehan dari Oknum Pegawai

Baca juga; Sempat Ada Penambahan Positif Corona, Kasus covid-19 di Penajam Paser Utara Mulai Melandai

Memang saat ini dunia usaha yang terdampak tagihan PBB selalu ada jalur untuk meminta keringanan. Jalur tersebut untuk meminta keringanan berula angsuran, pengurangan, pengurangan pokok atau denda dengan syarat tertentu.

Baca Juga: Inilah Para Kepala Daerah di Indonesia Korban Covid-19, Ada dari Kalimantan Timur Sampai Meninggal

Baca Juga: Satu Negara di Asia Tenggara Tidak Ada Penularan Covid-19 dalam Dua Minggu, Simak Cara Atasi Corona

Saat ini pihaknya masih membahas diskon apa saja untuk piutang yang bertambah. "Sedang Kita bahas diskon apa saja untuk piutang yang nambah," katanya. 

(Tribunkaltim.co/Muhammad Riduan dan Jino)