Virus Corona
2 Minggu Diurus Luhut & Doni Monardo, Bagaimana Hasil Kasus Covid-19 di 9 Provinsi? LBP Puji Dirinya
Presiden membentuk task force untuk menekan penyebaran covid-19 di sembilan Provinsi dua pekan lalu.
lihat foto
TRIBUNKALTIM. CO - 2 Minggu diurus Luhut Binsar Pandjaitan ( LBP) dan Doni Monardo, bagaimana kondisi Kasus covid-19 di 9 provinsi?
LBP mengakui ia bukan ahli epimologi, namun ia mengklaim dirinya seorang manajer yang baik.
Seperti diketahui, Presiden membentuk task force untuk menekan penyebaran covid-19 di sembilan Provinsi dua pekan lalu.
Pada 15 September lalu, Presiden memberikan waktu dua minggu kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo yang memimpin task force tersebut untuk menurunkan kasus, menekan angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan di sembilan provinsi terkait kasus covid-19.
• Cara Bikin Kartu Keluarga Sejahtera untuk Dapat Bansos Rp 500.000, LOGIN cekbansos.siks.kemsos.go.id
• Polri Larang Nobar Film G30S/PKI, PA 212 Tak Tinggal Diam, Mahfud MD: Tonton di YouTube Kapan Saja
• Jalani Tes Swab, 4 Pemain Persebaya Surabaya Positif Covid-19, Saat Ini Jalani Karantina Mandiri
• TAK MAIN-MAIN! Soal Nobar Film G30S/PKI, Ini Penegasan Polisi Soal Izin Keramaian di Tengah Covid-19
Artinya pada hari ini, Selasa (29/9/2020), batas waktu terakhir Luhut dan Doni menekan kasus covid-19 di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Lalu bagaimana faktanya?
Jika melihat data dari Satgas covid-19 tidak ada perubahan signifikan penyebaran covid-19 selama dua pekan terkahir.
Misalnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur.
Pada 15 September lalu kasus di DKI mencapai 1076 kasus.
Kasus positif di DKI fluktuatif dan sempat mencapai temuan 1352 kasus pada 21 September, sebelum kemudian 898 kasus pada 28 September kemarin.
Begitu juga di Jawa Timur, kasus temuan positif covid-19 pada 15 September mencapai 378 kasus.
Temuan kasus fluktuatif, dan cenderung menurun.
Pada 28 September kemarin kasus positif covid-19 di Jatim mencapai 284 kasus.
Ketua Satgas Penanganan covid-19, Doni Monardo mengklaim bahwa kasus covid-19 cenderung menurun.
Bahkan menurut Doni kasus aktif Indonesia berada di bawah rata-rata global.
"Kita lihat data di sini, 6 September menuju ke 13 September terjadi kenaikan sekitar 0,5 persen, dan berturut-turut terjadi penurunan. Data kemarin telah berada di posisi 22,5 persen. Tepatnya 22,46 persen. Ini tren penurunan, jadi kita lihat data global pada 23,13 persen. Kita berada di bawah angka global ya untuk kasus aktif," kata Doni dalam konferensi pers virtual, Senin kemarin.
Untuk kasus sembuh menurut Doni juga terjadi fluktuasi.
Pada 20 September 2020 kasus sembuh mengalami peningkatan sebesar 1,5 persen menjadi 73,77 persen dan berada di atas rata rata kesembuhan dunia.
"Demikian angka kematian kalau kita lihat pada 6 September yakni 4,1 persen, kemudian turun, turun dan sekarang berada di posisi 3,8 persen. Artinya mengalami tren penurunan walaupun masih di atas angka rata-rata global," pungkasnya.
Ajak Pemda Kompak
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi kondisi Indonesia akan membaik pada Januari 2021.
Syarat masyarakat harus kompak.
"Tapi kita harus kompak, tidak boleh salah-menyalahkan, tidak boleh merasa paling benar sendiri, terus menuduh sana menuduh sini, enggak perlu, tenang saja," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/9/2020).
"Kita akan selesaikan ini dengan baik bahwa ini akan kita upayakan untuk betul-betul jangan sampai ada outbreak. Itu saja tugas kita sampai pada vaksin ini," lanjutnya.
Pemerintah, dikatakan Luhut, bekerja secara serius dalam menangani covid-19 di sembilan provinsi.
Kesembilan provinsi tersebut di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.
Timnya telah bekerja untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat agar taat menjalankan protokol kesehatan dan mengoptimalkan manajemen rumah sakit dalam penanganan covid-19.
"Kita memerlukan upaya yang lebih tegas untuk mengubah perilaku masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," kata Luhut.
Di satu sisi, Luhut menyadari bahwa dia bukanlah ahli epidemiologi.
"Saya hanya manajer. Saya kira saya boleh mengklaim diri saya manajer yang baik," ujarnya.
Namun, Luhut mengaku dibantu oleh ahli-ahli epidemiologi yang berkualitas.
"Epidemiolog seperti Monika, yang dari UI juga, dan lulus dari Harvard juga untuk epidemiologi. Jadi sangat orang-orang yang sangat berkualitas membantu saya," katanya.
• Lolos Kartu Prakerja dan Dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan, Apa Mungkin? Pemerintah Beri Penjelasan
• Kapan BLT/BSU Karyawan Cair Lagi? Rencananya Sampai 2021, Cek Nama sso.di bpjsketenagakerjaan.go.id
• Tomy Winata Buka-bukaan ke Bos ILC Karni Ilyas soal Tuduhan Mafia, Saya Menikmati Diperhitungkan
• Daftar Penerima Bantuan UMKM, 9 Juta Orang Sudah Dapat, Sisa Kuota 2,3 Juta Pengusaha, Buruan Daftar
Tekan Angka Positif covid-19
Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan bahwa Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo memiliki tugas menekan angka positif covid-19 di sembilan provinsi yang masih tinggi penyebaran virus Corona atau SARS-CoV-2.
Sebelumnya Luhut dan Doni Monardo ditugaskan Presiden memimpin penanganan covid-19 di sembilan Provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
"Ya tugas utama menekan angka positif tentu saja melalui operasi yustisia, manajemen perawatan, kemudian rapid test tracing itu semuanya dilakukan secara masif secara efektif agar angka bisa ditekan dan kesembuhan meningkat," kata Donny kepada wartawan Rabu, (16/9/2020).
Donny mengatakan Luhut dipercaya Presiden memimpin penanganan covid-19 karena memiliki kemampuan eksekusi.
Setiap perintah atau tugas yang diberikan Presiden selalu dijalankan dengan baik.
"Jadi tidak perlu dipermasalahkan (penunjukkan Luhut), prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apapun yang diminta oleh Presiden. Jadi kepercayaan itu diberikan kepada pak Luhut," katanya.
Selain itu menurut dia, penunjukkan Luhut memimpin penanganan covid-19 di sembilan provinsi tidak keluar dari Tupoksi.
Luhut berada dalam struktur Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan.
"Jadi kan pak Luhut juga kan sebenarnya dia ada di Komite Pemulihan Ekonomi dan Penanganan covid-19, artinya sebenarnya beliau juga secara keorganisasian secara Tupoksi memiliki wewenang untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif," katanya.
Menurut Donny penugasan Presiden kepada Luhut tersebut merupakan hal biasa.
Ia yakin Luhut dan Doni Monardo mampu menekan penyebaran covid-19 di sembilan Provinsi sesuai dengan arahan Presiden.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo mengawal penanganan covid-19 di sembilan Provinsi.
"Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marinves yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu bapak Doni monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Menteri Kesehatan yaitu bapak Terawan untuk dapat menangani kasus covid-19 di provinsi-provinsi ini," kata Wiku di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (15/9/2020).
Kesembilan provinsi tesebut yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.
Luhut dan Doni diminta agar kasus covid-19 dapat diturunkan di sembilan provinsi tersebut.
"Selain itu adalah peningkatan angka kesembuhan dan yang ketiga adalah menurunkan angka kematian," katanya.
Luhut dan Doni menurut Wiku diberi tenggat waktu selama dua minggu untuk melakukan tugas tersebut.
• BOCORAN Kapan Pengumuman Kelulusan Prakerja Gelombang 10 dan Cara Mendaftar Kartu Pra Kerja Online
• Syarat dan Cara Daftar Bansos Tunai Rp 500 Ribu per KK, Cair Mulai September, Link Cek BLT Non PKH
• Daftar Bansos Tunai Rp 500 Ribu, Cair September Cek BLT Non PKH https://cekbansos.siks.kemsos.go.id
• Cara Bikin Kartu Keluarga Sejahtera untuk Dapat Bansos Rp 500.000, LOGIN cekbansos.siks.kemsos.go.id
Oleh karena itu menurut Wiku sejumlah langkah telah dirancang agar target penanganan covid-19 tersebut tercapai.
Pertama yakni menyamakan data antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat. Kedua adalah melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk menindak yang melanggar peraturan.
Selain itu adalah peningkatan manajemen perawatan pasien covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate atau kesembuhan.
"Terakhir yaitu penanganan secara spesifik klaster klaster covid-19 di setiap provinsi ini. jadi penanganannya harus lebih spesifik pada daerah-daerah tertentu di provinsi tersebut. berarti di kabupaten kota, dan juga di dalam kabupaten kota itu kita akan lihat klaster klaster yang lebih spesifik ada di mana dan itu harus ditangani dengan segera," pungkasnya.
(*)
