LHKPN Calon Walikota Samarinda Andi Harun Paling Tinggi, Kekayaannya Capai 24,97 miliar

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon Walikota dan Wakil Walikota Samarinda.

Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK, Calon Walikota Samarinda Andi Harun menduduki posisi teratas dibandingkan calon lainnya, dengan laporan harta kekayaan sebesar Rp 24,97 miliar atau tepatnya Rp 24.979.680.556.

Disebutkan bahwa kekayaan terbesarnya berasal dari aset properti.

Calon dengan nomor urut 2 ini diketahui memiliki 8 bidang tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Samarinda dan diklaim merupakan hasil sendiri.

Baca Juga:Anggaran Pilkada Balikpapan Terserap 65 Persen, Terbesar Honor Adhoc KPU Capai Rp 13 M

Baca Juga:Ketua DKPP Sebut Penundaan Pilkada Bukan Harga Mati, Ini Alasannya

Adapun untuk aset berupa kendaraan, Andi Harun melaporkan kepemilikan 2 buah kendaraan berupa mobil.

Dan juga dalam LHKPN, politikus dari Partai Gerindra juga melaporkan kepemilikian harta bergerak lain senilai Rp 1,05 miliar, surat berharga Rp 290,1 juta, serta aset berupa kas dan setara kas Rp 6,9 miliar.

Saat disambangi awak media di Kantor DPD Gerindra, Andi Harun mengungkapkan bahwa apa yang dilaporkan dalam penyusunan LHKPN, berdasarkan keadaan HKN pada saat itu dan disusun dengan apa adanya, sehingga hasilnya pun seperti yang diketahui tesebut.

“Itukan semua bukan bentuk dari uang tunai, ada juga dari aset. Memang pada waktu kita susun LHKPN apalagi tujuannya ke KPK, saya bilang ke konsultan menyusunnya apa adanya aja. Tidak usah direkayasa ataupun apa,” ungkapnya Rabu (30/9/2020) dini hari.

Lalu dengan pondasi finansial yang ada saat ini. Andi Harun mengaku bahwa itu tidaklah menjamin menjadi penentu kemenangan pada Pilkada nantinya.

Disebutnya bahwa uang merupakan faktor yang kesekian, tetapi yang menjadi faktor utama itu adalah kemauan rakyat itu sendiri.

“Karena yang paling fundamental dan esensial dalam proses pemilihan adalah daulat rakyat, rakyat berkehendak siapa yang dipilih itulah factor paling utama,” ungkapnya.

Sementara itu, secara garis besar ada tiga platform yang menjadi pondasi kampanyenya. Yaitu yang pertama adalah platform dengan prinsif toleran.

“Berdiri di atas semua kepentingan dengan latar belakang perbedaan yang majmuk. Baik dari sisi agama, suku dan budaya bangsa, dan latar belakang sosial lainnya,” ungkapnya.

Kemudian platform kedua bergembira, diakuinya pada Pilkda ini haruslah menjadi menggembirakan, mempersaudarakan, mempersatukan antara satu sama lain dalam berseni ini.

“Bagi kami jelas garisnya bahwa sebarkan seluruh program dengan kebaikan,jauhi hal negative. Tidak hanya kepada sesama tim atau pendukung, bahkan dengan sesam Kompetitor,” ujarnya.

kemudian yang terkahir ketiga, platform berbiaya murah, disebutkannya pada setiap pertemuan itu rata-rata sekitar hanya butuh Rp.300.000 sampai Rp. 500.000. Untuk biaya konsumsi ataupun makanan, ketika berlangsungnya pertemuan tatap muka.

Untuk tatap muka langsung hanya kurang lebih 20% dari total program kampanye.

“Selebihnya melalui virtual, sehingg tidak banyak yang kami anggarkan untuk biaya Pilkada ini. Dan kemungkinan ya total hingga sekarang, Rp. 2,3 miliar sejak 6 bulan yang lalu sudah termasuk deklarasi dulu itu,” pungkasnya. (TRIBUNKALTIM.CO/MUHAMMAD RIDUAN).

Baca Juga:Warga Loa Janan tak Segan Nyatakan Dukungan di Pilkada Kukar, Mereka Titip Ini pada Paslon Tunggal

Baca Juga:Profil Undunsyah, Bupati Tana Tidung Pertama dari Anak Nelayan, Kini Bertarung di Pilkada Kaltara