Virus Corona

Bintang ILC Rocky Gerung Menilai Presiden Jokowi dan Menteri tak Serius Tangani Covid-19, tak Kompak

Bintang Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Rocky Gerung geram, Presiden Jokowi dan Menteri tak serius tangani covid-19, tak kompak

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.com/Walda
Rocky Gerung bersaksi Hadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Bersaksi di Persidangan Berita Hoaks Ratna Sarumpaet. Bintang Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Rocky Gerung geram, Presiden Jokowi dan Menteri tak serius tangani covid-19, tak kompak 

Sebelumnya, terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Mulai dari politikus hingga artis ikut memberikan protes atas kebijakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Kebijakan Anies Baswedan dianggap telah membatalkan keabsahan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Bahkan, dianggap tidak melihat risiko nantinya yang akan berdampak pada warga DKI Jakarta.

Hal tersebut disuarakan oleh Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono hingga artis Nikita Mirzani.

Diketahui PSBB kembali diberlakukan karena kasus positif virus Corona ( covid-19 ) kembali menanjak setelah PSBB Transisi.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai keputusan Anies Baswedan itu diambil secara sepihak.

Anies sendiri mengklaim keputusan menerapkan PSBB lagi sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan penanganan kesehatan.

 Bantah tak Sejalan dengan Pusat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah jika pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ada di DKI Jakarta tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal ini ia ungkapkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyidir kepala daerah yang sok-sokan memberlakulan lockdown di tingkat provinsi, kota atau kabupaten.

Riza Patria menjelaskan jika kebijakan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta masih perlu diterapkan meski pemerintah pusat menganjurkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Ahmad Riza Patria saat menghadiri acara dialog publik di Kampus Al Azhar, Jakarta, Rabu (6/6/2012). Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, pendamping Anies Baswedan pada Rabu (15/4/2020) di Istana Negara.
Ahmad Riza Patria saat menghadiri acara dialog publik di Kampus Al Azhar, Jakarta, Rabu (6/6/2012). Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, pendamping Anies Baswedan pada Rabu (15/4/2020) di Istana Negara. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Menurutnya, kebijakan PSBM sudah diterapkan di DKI Jakarta sejak awal pandemi, namun dengan istilah yang berbeda.

"Jadi begini, apa yang disampaikan pak Jokowi itu baik, berskala mikro. Kalau kita bedah dan tarik ke belakang, DKI termasuk yang duluan memberlakuakan berskala mikro. Cuma masalah penyebutan."

"Kalau pak Jokowi menyebut kata lockdown ya kan sebetulnya pemerintah sendiri tidak pernah menggunakan kata lockdown tapi PSBB, itu istilah dari negara lain. Kami ikut pemerintah pusat, kami istilahnya PSBB," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Minggu (4/10/2020).

Ia menjelaskan jika PSBM di DKI Jakarta diberlakukan di setiap wilayah RW dengan membatasi pergerakan warga.

 Klasemen Liga Inggris, Poin Sempurna Everton Kokoh di Puncak, Man United Terpuruk di Papan Bawah

 Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Kapan Mulai Dibuka? Cek Nomor Layanan Masyarakat Prakerja

"Sebenarnya juga ada yang mikro, sejak awal pak Gubernur membentuk kampung siaga. Jumlah masuk ke wilayah RW dibatasi supaya bisa mengatur ada penjaganya itu berskala mikro," imbuhnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved