Breaking News:

Menunda Pilkada Lebih Baik daripada Mengobati Pasien Covid‑19

PENETAPAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020 oleh pemerintah kini dipersoalkan oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan

Editor: Tohir
ist
Adrian 

PENETAPAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2020 oleh pemerintah kini dipersoalkan oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan angka positif Covid‑19 di Indonesia terus mengalami penambahan dan belum ada tanda‑tanda dari wabah ini akan segera usai atau mengalami penurunan.

Meskipun telah disampaikan dan ditetapkan bahwa Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang akan dilaksanakan dengan menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan klaster penambahan kasus Covid‑19, akan tetapi sejumlah pihak masih menaruh kekhawatiran dan rasa tidak percaya terkait tidak akan ada terjadi pelanggaran protokol kesehatan di masa Pilkada.

Ketika pendaftaran calon kepala daerah ke KPU di beberapa tempat misalnya terjadi kerumunan dengan pengabaian terhadap protokol kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa betapa kerumunan dan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dalam Pilkada tidak dapat dihindari.

Apalagi dalam Pilkada, ada proses kampanye, pemilihan, penghitungan suara dan lain sebagainya yang rentan menyebabkan kerumunan dan tentu mengaturnya bukan merupakan persoalan yang mudah.

Banyak pihak telah menyampaikan pendapat dan menyatakan sikap penolakan terkait penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang. Di antaranya adalah dua organisasi Islam terbesar di negeri ini yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

NU misalnya telah menyatakan sikap tidak setuju bahwa Pilkada diselenggarakan pada 9 Desember dan meminta Pilkada sebaiknya ditunda sampai wabah Covid‑19 melewati tahap darurat kesehatan.

Sikap penolakan itu juga datang dari Muhammadiyah bahkan salah satu tokoh Muhammadiyah yaitu Abdul Rohim Gazali sekertaris LHKP PP Muhammadiyah menyatakan secara tegas bahwa akan melakukan gugatan kepada pemerintah, DPR, dan KPU apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seusai diselenggarakannya Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020.

Sebenarnya masih banyak lagi pihak yang menyatakan sikap penolakan terkait penyelenggaraan Pilkada pada tanggal 9 Desember mendatang selain dari pada dua organisasi yang telah disebutkan. Oleh karena itu, penyampaian pendapat dan pernyataan sikap dari berbagai pihak harus benar‑benar menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah. Sebab jika tidak, pasti akan terjadi protes (Demonstrasi) dan perlawanan kepada pemerintah.

Dengan tetap bersikeras menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember mendatang di tengah situasi dan kondisi angka kasus positif Covid‑19 yang kian semakin menjulang sebenarnya bertentangan dengan statment dan komitmen pemerintah bahwa keselamatan jiwa adalah lebih penting dari segalanya, yang mana hal ini secara tegas dan jelas dinyatakan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam beberapa rapat dan kesempatan.

Penyelenggaraan Pilkada pada 9 Desember mendatang bukan mencerminkan komitmen dan perhatian pemerintah terhadap keselamatan jiwa manusia atau masyarakat, melainkan sebaliknya yaitu pengabaian terhadap keselamatan jiwa manusia atau masyarakat. Sebab momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa yang dapat menjadi klaster penularan kasus Covid‑19.

Dalam tulisan Sekjen PBNU A Helmy Faishal Zaini yang diterbitkan oleh Kompas dengan judul Cara Agama Melawan Wabah, dituliskan bahwa Islam mengenal apa yang disebut sebagai Maqashidus Syariah (Prinsip‑prinsip Pensyariatan) yang terdiri atas lima prinsip utama yaitu (1) menjaga jiwa, (2) menjaga agama dan akal, (3) menjaga keluarga, (4) menjaga harta, dan yang terakhir (5) menjaga kehormatan.

Prinsip menjaga jiwa sebagaimana menurut ulama dan pendapat A Helmy Faishal Zaini menempati posisi atau urutan pertama. Oleh karena itu tidak ada alasan apapun yang dapat dijadikan sebagai dalih untuk mengabaikan atau mendahulukan prinsip‑prinsip yang lain dibanding prinsip menjaga jiwa.

Selain itu, dalam Aqidah Fikih juga dikenal adagium dar'ul mafasid aula min jalbil mashalih yang artinya mencegah datangnya kerusakan jauh lebih diutamakan dibandingkan dengan upaya untuk mendatangkan kemashlahatan. Atau dalam bahasa yang lebih populer mencegah lebih baik dari pada mengobati.

Dengan demikian, pengajuan penundaan terhadap penyelenggaraan Pilkada merupakan bentuk ikhtiar dalam menjalankan prinsip pensyariatan dan akidah fikih di dalam Islam serta mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan seperti penambahan klaster penularan Covid‑19 dan lain sebagainya. (*)

Oleh : Adrian
Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Nahdlatul Ulama Kaltim

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved