Breaking News:

Berita Pemkab kutai Barat

Pemkab Kubar Imbau Buruh Tak Mogok Kerja

“Tidak mungkin mengambil tindakan yang akan merugikan rakyat atau khususnya perusahaan,”ujarnya.

HUMASKAB KUBAR
RAKOR - Pjs Bupati Kubar M Syirajudin (dua kanan) didampingi Wakapolres Kubar Kompol Sukarman (kanan) bersama forkopimda dan pejabat di lingkungan Pemkab Kubar, pada rakor menyikapi rencana gerakan mogok kerja secara nasional oleh serikat pekerja.   

 
SENDAWAR-Pemkab Kutai Barat (Kubar) mengimbau semua buruh tidak melakukan mogok kerja, pada aksi yang digelar serikat pekerja, sebagai penolakan Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, selama tiga hari dan berakhir, pada 8 Oktober 2020.

“Kami selaku pemerintah daerah, menghargai semua tuntutan dari teman-teman serikat pekerja ini. Karena itu, adalah hak sebagai warga negara,”kata Pjs Bupati Kubar M Syirajudin.

Dia menyampaikan ini, pada rapat koordinasi menyikapi rencana gerakan mogok kerja secara nasional oleh serikat pekerja melalui zoom meeting, dari Ruang Diklat Lantai 3 Kantor Setkab Kubar, Senin (5/10).

Diketahui, perusahaan yang beroperasi di wilayah Kubar, cukup banyak. Yakni, sekitar 131 perusahaan dan memiliki jumlah karyawan sekitar 25 ribu orang.

Tuntutan itu, bisa dicarikan solusinya. Mungkin bisa melalui serikatnya menyampaikan aspirasinya kepada federasinya masing-masing yang berdomisili, di Jakarta. Bisa juga di media sosial namun ingat penyampaiannya disampaikan dengan baik, dan sesuai dengan UU ITE. Saya harap semua aspirasi tersebut, bisa tersalur terhadap tuntutan-tuntutan buruh atau serikat kerja terkait dengan adanya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Disamping itu, kami yakin perwakilan rakyat yang berada di DPRD RI pasti akan mengambil sikap dan membantu teman-teman buruh yang bekerja di perusahaan. “Tidak mungkin mengambil tindakan yang akan merugikan rakyat atau khususnya perusahaan,”ujarnya.

Untuk itu, jagalah Kubar yang sudah kondusif ini. Dimana wilayah ini merupakan salah satu mata pencaharian kita. Jangan sampai ketika mogok kerja, malah berdampak dan merugikan istri, anak dan keluarga yang sudah menunggu di rumahnya masing-masing. Karena setiap bulannya, harus menafkahi sebagai kepala keluarga.

Berikutnya, teman-teman juga harus memaklumi di situasi pandemi covid-19 ini, bahwa ada sudah surat edaran terkait mengatur adanya pembatasan jumlah berkumpulnya orang dalam satu ruangan maupun di luar ruangan.
Hal ini agar dipatuhi dan ditaati.

“Kita tidak ingin di Kubar ini terjadi kenaikan covid-19, akibat ada tuntutan atau demo,”tegasnya.

Wakapolres Kubar Kompol Sukarman menambahkan kepada pimpinan unit kerja khususnya, untuk seluruh karyawan agar tidak mogok kerja dan tetap melaksanakan tugasnya masing-masing.

Sehingga pelaksanaan tugasnya di perushaan-perusahaan, tetap bisa berjalan dengan baik. “Kita juga tetap komitmen, bersama-sama menjaga situasi kamtibmas di Kubar tetap kondusif,”imbaunya. (adv/hms6/NAW)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved