Cara Anies, Ganjar, Ridwan Kamil & Risma Hadapi Pedemo UU Cipta Kerja,Tulis Surat hingga Marah-marah

TRIBUNKALTIM.CO - Begini cara sejumlah kepala daerah dalam menghadapi para pedemo UU Cipta Kerja.

Ada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil hingga Tri Rismaharini.

Unjuk rasa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia setelah disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020).

Buruh, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya melakukan aksi unjuk rasa yang puncaknya terjadi, Kamis (8/10/2020).

Sejumlah Kepala Daerah pun turun langsung menemui para demonstran dengan gaya dan caranya masing-masing.

• 9 Poin Pernyataan Sikap PBNU Terhadap UU Cipta Kerja, Sesalkan Proses Legislasi yang Terburu-buru

• Hindari Kerumunan! Perang Melawan Corona Belum Usai, Demo UU Cipta Kerja Potensial Klaster Baru

• Sikap Prabowo Soal UU Cipta Kerja Bikin Penasaran, Dahnil Anzar Justru Singgung Kesehatan Menhan

• Menaker Ida Fauziyah Beberkan Rincian Penerapan UU Cipta Kerja, Termasuk Pesangon dan Waktu Cuti

Tribunnews.com, mencoba menyoroti empat kepala daerah dalam menghadapi pengunjuk rasa di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Cara Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui demonstran yang diamankan di Mapolrestabes Semarang.

Ganjar tiba di Mapolrestabes Semarang, Rabu (7/10/2020) malam.

Dengan mengenakan jaket, topi, dan masker Ganjar duduk di lantai dan berbincang dengan pedemo yang diamankan polisi.

Saat ditanya Ganjar, buruh yang diamankan mengaku ikut unjuk rasa karena takut tidak diberi pesangon ketika di-PHK.

Ditemui sebelum meninggalkan Mapolrestabes Semarang, Ganjar mengatakan demonstrasi yang berakhir rusuh itu sebenarnya bisa dihindari jika kedua belah pihak mau mengedepankan komunikasi.

Dia juga prihatin karena ada siswa SMA dan SMK yang turut terlibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

"Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas," ujar Ganjar, Rabu dilansir dari Kompas.com.

Ganjar menjelaskan sejak awal juga mendorong agar pemerintah pusat dan DPR mengedukasi masyarakat tentang isi UU Cipta Kerja tersebut.