Breaking News:

Aksi Demo Santun dan Damai demi Kondusifitas Daerah

AKSI demo atau unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja berlangsung di sejumlah daerah sejak 6 hingga beberapa hari lalu, termasuk di

ist
Aksi Demo Santun dan Damai demi Kondusifitas Daerah 

AKSI demo atau unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja berlangsung di sejumlah daerah sejak 6 hingga beberapa hari lalu, termasuk di Kalimantan Timur dan Kaltara. Demo yang diprakarsai aktivis mahasiswa dan buruh di Kaltim dan Kaltara ini sempat diwarnai kericuhan.

Beruntung aparat kepolisian yang menjaga jalannya aksi demo masih bisa mengendalikan massa. Ratusan massa mahasiswa dan buruh dalam aksinya tetep mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja yang dinilainya tidak memihak kepentingan masyarakat, khususnya pekerja (buruh).

Unjuk rasa atau aksi demo merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi yang diatur oleh Undang-undang. Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dijelaskan:

“Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih, untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum, dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah mufakat, kepastian hukum dan keadilan, proporsional, serta asas manfaat.”

Ketika aksi demo menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai baik di mata masyarakat. Namun ketika unjuk rasa atau demo mengabaikan demokrasi, dan tidak memperhatikan kaidah kepentingan umum, maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif.

Menyampaikan pendapat melalui aksi demo atau unjuk pada dasarnya tidak dilarang dan menjadi hak setiap rakyat yang dianut oleh negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Meski demikian ada aturan yang harus diikuti, sehingga aksi demo ini bisa berlangsung secara santun dan damai.

Mengacu Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 20212 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, ada jenis-jenis demo yang dilarang, yaitu:

- Demo yang dilakukan menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.
- Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongangolongan rakyat Indonesia.
- Lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan;
- Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan

Undang-undang juga mencantumkan pasal-pasal yang harus dicermati para demonstran, agar tidak terkena sanksi akibat melanggar peraturan. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 9 Tahun 1998, sanksi terhadap pelanggaran tata cara yang disebutkan di atas adalah pembubaran.

Pasal 16 UU No. 9 Tahun 1998, pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved