Breaking News:

Aksi Demo Santun dan Damai demi Kondusifitas Daerah

AKSI demo atau unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja berlangsung di sejumlah daerah sejak 6 hingga beberapa hari lalu, termasuk di

ist
Aksi Demo Santun dan Damai demi Kondusifitas Daerah 

Pasal tersebut dikenakan ke pelanggar jika terjadi perbuatan yang melanggar hukum seperti penganiayaan, pengeroyokan, perusakan barang, dan kematian.

Selanjutnya, Pasal 17 UU No. 9 Tahun 1998, Penanggungjawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, ditambah dengan satu per tiga dari pidana pokok. Terdapat pemberatan hukuman terhadap penanggungjawab yang melakukan tindak pidana.

Pasal 18 UU No. 9 Tahun 1998, setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Hindari Provokasi

Aksi demo yang berlangsung beberapa hari ini, seringkali berakhir dengan aksi anarkis dan mengganggu ketertiban umum serta meresahkan masyarakat. Padahal, demo yang santun dan damai tanpa melecehkan akan menarik simpati serta apresiasi dari masyarakat luas.

Tidak bisa dipungkiri, aksi demo yang melibatkan ratusan, bahkan ribuan orang berpotensi terprovokasi oleh penyusup. Belum lagi maraknya berita hoaks yang menyebarkan informasi sepotong-sepotong dan cenderung provokatif menyebar ke masyarakat.

Dalam negera yang menjunjung tinggi demokrasi, tentu tidak ada larangan untuk melalukan aksi demo atau unjuk rasa, namun bukan berarti aksi tersebut diwarnai oleh tindakan yang tidak beradab tersebut. Lakukan demo untuk menyampaikan aspirasi secara santun, tertib, dan damai. Masyarakat akan bangga dan memberikan apresiasi kepada para pendemo yang melakukan aksi secara tertib dan damai.

Apalagi, saat ini tengah dalam kondisi pandemi Covid-19, sehingga Protokol Kesehatan saat melakukan kegiatan dengan melibatkan massa banyak, seperti unjuk rasa harus benar-benar diikuti. Seperti tetap mengenakan masker, mencuci tangan usai melakukan aktivitas, dan diusuhakan menjaga jarak.

Meski hal itu sulit dilaksanakan di tengah ribuan massa, namun untuk menghindari munculnya klaster baru Covid-19, suka atau tidak suka Protokol Kesehatan wajib diikuti.

Sekali lagi, menggelar unjuk rasa atau aksi demo untuk menyampaikan aspirasi dipersilakan. Asalkan, mengikuti peraturan perundangan-undangan serta bisa berlangsung secara tertib, santun, dan damai. Niat suci memperjuangan kepentingan rakyat haruslah didasari dengan tindakan yang baik. Hindari provokasi dan anarkisme.

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved