Anggaran 10 Persen dari APBD untuk Tanggulangi Covid-19, Begini Tanggapan 3 Calon Walikota Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- KPU Samarinda menggelar debat calon Walikota di Hotel Mercure, Minggu (18/10/2020) pukul 20.00 wita.

Moderator I Made Kertayasa membuka amplop ketiga terkait penanganan Covid-19.

Amplop ketiga tersebut ketika dibuka membahas tentang anggaran 10 persen dari APBD untuk penanggulangan Virus Corona ( covid-19 ).

"Berdasarkan pasal 71 Ayat 2 undang-undang nomor 36, tentang kesehatan mewajibkan pemerintah Kabupaten Kota menganggarkan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. Pertanyaannya apa komitmen dan strategi Anda untuk memenuhi kewajiban itu," tanya I Made Kertayasa kepada para calon Walikota Samarinda.

Pertanyaan tersebut pertama kali diberikan kepada Muhammad Barkati.

Ia akan tetap mematuhi aturan tersebut, jika tidak akan menyebabkan masalah hukum di kemudian hari.

"Bicara anggaran ya bicara duit. Bicara program juga bicara duit. Bicara duit pasti bicara aturan. Kalau langgar aturan pasti bermasalah. Kita akan selalu bekerja sesuai aturan. Dan Insya Allah kami berkomitmen untuk tidak melanggar aturan," ucap Muhammad Barkati.

Sementara itu calon Walikota nomor dua Andi Harun mengatakan, tidak hanya mempertahankan anggaran covid-19 10 persen dari jumlah APBD Kota Samarinda.

Bahkan jika dirinya terpilih nanti, ia berencana meningkatkan anggaran 10 persen dari total APBD tahun 2021 mendatang.

"Saya yakin di 2021, anggaran APBD alokasi di bidang kesehatan dipastikan melebihi 10 persen sebab masih akan fokus pola basis program pembangunan kita selama covid masih ada yang harus berbasis covid-19," ucap Andi Harun.

Sementara itu calon Walikota Samarinda nomor 3, Zairin Zain mengatakan anggaran penanganan covid-19 digunakan secara maksimal.

Bahkan jika memungkinkan anggaran penanggulangan covid-19 bisa ditambah di APBD tahun 2021.

"Sebanyak 10 persen itu akan ditambah dan harus. Sama dengan halnya, pemotongan 10 persen kemarin. Kita tidak siap program, anggaran nggak siap. Kita rencanakan kegiatan yang bisa manfaatkan dana itu.

Jangan sampai dana 10 persen tapi nggak dimanfaatkan. Itu diatur di UU agar tidak diganggu gugat soal kesehatan. Kalau perlu itu ditambah karena ada covid," ucap Zairin Zain.

Hingga berita ini diturunkan kegiatan debat masih berlangsung.