Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Kubar Ingin Raih Predikat BB, Lakukan Pendampingan SAKIP di 23 PD dan Dua Kecamatan

pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di 23 PD dan dua Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, Senin (19/10).

HUMASKAB KUBAR
PENDAMPINGAN SAKIP - Bagian Organisasi Dan Tata Laksana Setdakab Kutai Barat melakukan pendampingan SAKIP di Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Nyuatan. 

SENDAWAR - Untuk memastikan setiap Perangkat Daerah berperan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab Kutai Barat melakukan pendampingan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di 23 PD dan dua Kecamatan di Kabupaten Kutai Barat, Senin (19/10).

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Erik Victory S Sos M Si didampingi Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Suhartono S Ipem MSi menjelaskan, pendampingan penguatan SAKIP dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terhadap perangkat daerah terkait kinerja yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kutai Barat semakin adil, mandiri dan sejahtera berlandaskan ekonomi kerakyatan dan peningkatan SDM.

Suhartono menambahkan, tujuan akhirnya adalah agar secara akuntabilitas penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dapat terwujud. Artinya setiap anggaran yang dikeluarkan dipastikan mempunyai manfaat bagi masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu sasarannya dalam RPJMD terkait akuntabilitas kinerja, ukuran keberhasilan indikatornya yang ingin dicapai yakni predikat BB.

Untuk mencapai predikat BB, ada syarat minimal dua pertiga dari jumlah populasi perangkat daerah. Untuk itu, tahun 2020 Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab Kutai Barat melakukan pendampingan di 23 PD dan 2 kecamatan yakni Kecamatan Barong Tongkok dan Nyuatan.

“Kita memilih kecamatan di daerah pinggir dan di dekat perkotaan, agar dapat menemukan bahwa kecamatan di perkotaan dan di pinggiran juga sudah bagus, akuntabilitas merata dari PD hingga kecamatan di pinggiran,” ujar Suhartono.

Suhartono menegaskan, pendampingan SAKIP merupakan rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Menpan yakni agar dilakukan pendampingan SAKIP di PD untuk memastikan PD memiliki peran dalam penyampaian visi dan misi. Kecamatan juga merupakan salah satu perangkat daerah, maka kecamatan juga berperan.

Suhartono juga memaparkan, pendampingan langsung dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi kendala di kecamatan, seperti minimnya anggaran. Selanjutnya ada tiga indikator yang harus dipahami oleh kecamatan. Pertama, meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan. Kedua, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, dimana adanya pelayanan di kecamatan sehingga harus mengukur kepuasan pelayanan kepada masyarakat, dan ketiga peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) .(adv/hms10/naw)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved