Khawatir Dana Transfer Pusat Dipangkas, Proyek Infrastruktur 2021 di Balikpapan Terancam Mandek

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Rencana pemotongan dana transfer dari Pemerintah Pusat menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan.

Pasalnya, apabila wacana pemotongan dana transfer dari pusat itu benar terjadi, maka berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan.

Selain itu, sejumlah program infrastruktur di Kota Balikpapan terancam tak dapat dikerjakan alias macet pada tahun 2021 mendatang.

Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan, ini karena ketersediaan anggaran daerah yang semakin rendah.

"Kalau sampai benar dipangkas lagi bisa jadi nggak ada kegiatan," ujarnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah juga akan lebih fokus untuk memaksimalkan penggunaan anggaran.

Khususnya untuk membiayai program penanganan Virus Corona ( covid-19 ), gaji PNS dan hal-hal mendesak seperti banjir dan kejadian luar biasa.

"Kecuali penanganan covid, gaji dan mungkin hal krusial seperti banjir. Yang lainnya mungkin nggak bisa dilaksanakan,” katanya.

Walikota Balikpapan dua periode ini pun mengaku lebih mengandalkan bantuan program dari pemerintah pusat.

Terutama untuk menjalankan strategi program recovery atau pemulihan ekonomi di tengah pandemi covid-19.

Sebab program yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2020, harus menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

“Kan banyak programnya kementerian kita manfaatkan. Memang kita sesuaikan dengan kondisinya. Kalau sekarang kesehatannya yang lebih banyak,” tutur Rizal Effendi.

Sesuai dengan aturan tersebut, ada tiga hal yang diamanatkan, yakni jaring pengaman sosial, penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Karena masih kondisi pandemi, maka refocusing anggaran yang dilakukan lebih terfokus pada penanganan kesehatan.

Namun begitu, pihaknya akan tetap mengupayakan ketersediaan anggaran program pemulihan ekonomi.