Disdik Kaltim Belum Susun Anggaran Pendidikan 2021, Ini Alasannya

Hal tersebut tertuang di UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.

Namun hingga saat ini penggodokan anggaran di sektor pendidikan masih dibahas sebelum pengesahan KUA-PPAS mendatang.

"Namun yang pasti, kita akan mengikuti besaran dana pendapatan. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita mengalami penurunan," ujar Salehuddin.

Dengan anggaran tersebut terdapat beberapa target yang harus dipenuhi di tahun mendatang.

Salah satunya pembangunan tujuh sekolah tingkat SMA di beberapa daerah Kota ataupun Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur.

Namun Salehuddin berharap bahwa hak dan kewajiban untuk bidang pendidikan di Kaltim tetap tidak dikurangi.

Bahkan menurutnya, jika perlu seharusnya anggaran pendidikan bisa ditambah. Selain itu beberapa permasalahan di sektor pendidikan tidak hanya gedung saja.

Untuk penyediaan barang pun juga menjadi perhatian. Apalagi di tengah pandemi Yang mewajibkan para guru dan murid belajar online perlu diperhatikan.

Baca Juga: 4 Personel Polda Kaltim Lulus Seleksi Dikbangti Tingkat Pusat, Ikut Pendidikan Tahun Anggaran 2021

Baca Juga: APBD Kaltim 2021 Diprediksi Hampir Rp 9 Triliun, Anggaran Sektor Pendidikan Masih Digodok

Baca Juga: PPK Tenggarong Adakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih ke Warga Binaan Lapas Perempuan Samarinda

Namun untuk itu semua, pihaknya masih menunggu rancangan dari Bappeda maupun Dinas Pendidikan Kaltim terkait rancangan anggaran pendidikan tahun mendatang.

"Persentasenya kan minimal wajib 20 persen untuk pendidikan. Sebab sekali lagi dengan kegiatan belajar-mengajar yang daring seperti ini, harus ditingkatkan. Mulai pengadaan alat seperti laptop untuk para guru dan lain sebagainya," kata Pria yang selalu mengenakan kopiah tersebut.

(TribunKaltim.Co/Jino Prayudi Kartono)