Breaking News:

Pengamat Hukum Unmul Nilai Tindakan Bawaslu Bubarkan Pemaparan Hasil Survei LSI Denny JA Rasional

Pengamat Hukum Kaltim, Herdiansyah Hamzah turut mengamati dinamika politik Pilkada Bontang. Yang terbaru aksi keberanian Bawaslu membubarkan konfere

Dok Tribunkaltim.co
Pengamat Hukum Unmul Herdiansyah Hamzah menanggapi aksi keberanian Bawaslu membubarkan konferensi pers yang digelar LSI Denny JA, lantaran diduga ilegal sebab tak terdaftar di KPU Bontang. 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Pengamat Hukum Kaltim, Herdiansyah Hamzah turut mengamati dinamika politik Pilkada Bontang.

Yang terbaru aksi keberanian Bawaslu membubarkan konferensi pers yang digelar LSI Denny JA, lantaran diduga ilegal sebab tak terdaftar di KPU Bontang.

Castro, sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, menilai apa yang dilakukan Bawaslu Bontang tepat dan terukur.

Sebab LSI Denny JA terbukti tidak memiliki legitimasi untuk melakukan survei di Bontang, Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, mengenai lembaga survei, itu tertuang jelas dan diatur dalam PKPU Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada.

Syarat utama untuk melakukan survei, jajak pendapat, dan perhitungan cepat (quick count), harus terdaftar di KPU.

“Di KPU provinsi jika surveinya lintas kabupaten/kota, dan di KPU kabupaten/kota jika dilakukan di satu wilayah saja,” katanya.

Bila mencermati lebih detil, pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 PKPU Nomor 8 tahun 2017, lembaga pelaksana survei wajib terdaftar di KPU.

"Kenapa harus terdaftar? Bukan hanya karena alasan normatif, tetapi juga untuk menghindari keberpihakan atau kecenderungan preferensi politik lembaga survei," jelasnya.

"Jika tidak terdaftar, maka lembaga survei dan kegiatan surveinya, dikualifikasikan sebagai survei yang ilegal dan melanggar regulasi,” tambahnya.

Halaman
12
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved