Neni Moerniaeni Sebut Bontang Terancam Jadi Kota Mati, Ini Alasannya

Baginya penguatan ekonomi kerakyatan jadi satu-satunya jawaban menghadapi kondisi ekonomi pasca migas, yang saat ini semakin nyata di depan mata.

Kepada TribunKaltim.Co, usai Debat Publikk Pilkada Bontang 2020, jika terpilih ia bakal mengedepankan kebijakan yang senada dengan kebutuhan masyarakat Bontang.

"Kalau bicara makro yang menikmati hanya segelintir orang yang merasakan dampaknya. Tapi kami berbicara mikro. Bagaimana masyarakat Bontang mampu mendapat perkerjaan wajar," ungkapnya.

Ia tak menampik bahwa industri migas di Kota Bontang bakal tenggelam dalam waktu dekat.

Misal, PT Badak LNG yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur, memiliki 8 process train yang mampu menghasilkan 22,5 juta metrik ton LNG per tahun. Namun karena kekurangan pasokan gas, kilang yang dapat beroperasi saat ini hanya 2 train. 

"Bagaimana pun PT Badak pasti akan selesai. Sekarang tinggal satu train. Tahun 2022 kontrak habis," bebernya.

Sebab itu, pemerintahan ke depan harus pandai mengantisipasi kondisi tersebut. Mengingat dana bagi hasil (DBH) Bontang kian kempes.

Dari data yang dihimpung, DBH Bontang 2021 berada di angka Rp345,6 miliar, nilai itu turun dari DBH tahun 2020 berjumlah Rp444,9 miliar.

Hal itu tentu mempengaruhi postur APBD Bontang. Jangan sampai bila benar-benar hilang, ekonomi Bontang kelimpungan.

"Kenapa saya mengarah ke kepentingan (ekonomi) mikro, agar masyarakat siap menghadapi industri pasca migas," ujarnya.

"Makanya setiap daerah yang pelaku ekonomi mikronya maju, pasti maju. Bukan hanya mengandalkan ekonomi makro dengan industri besar," ujarnya.

Basri menyebut kota-kota yang berhasil maju dengan mengedepankan ekonomi kerakyatan alias mikro, di antaranya Bali, Jogja, Solo, Banyuwangi dan Malang.

"Yang penting sekarang legacy. Di situ peran pemerintah harus masuk. Dalam rangka pemberdayaan produk lokal," ungkapnya.

(TribunKaltim.Co/Fachri)