Pemilu di Myanmar Sebagai Dukungan untuk NLD dan Aung San Suu Kyi Setelah Krisis Rohingya
NLD atau Partai Liga Nasional untuk Demokrasi di Myanmar mengklaim kemenangan.
lihat foto
Baca Juga: Ekonomi Kaltim Mulai Membaik, Ekspor Batu Bara dan CPO Menggeliat
Baca Juga: Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera Sarankan Mahfud MD Temui Rizieq Shihab
Baca Juga: Azerbaijan dan Armenia Bersepakat Akhiri Perang, Sudah Enam Pekan Bertempur
Baca Juga: Pemkab Kukar Buat Pemeliharaan Jembatan Ing Martadipura Kota Bangun, Kirim Personel Atur Lalu Lintas
Ratusan umat Muslim dari etnis Rohingya melarikan diri akibat tindakan keras militer - yang digambarkan oleh PBB sebagai pembersihan etnis - pada 2017.
Tentara di Myanmar mengatakan mereka menargetkan milisi, sebuah tanggapan yang dibela Suu Kyi.
Pencabutan hak warga Rohingya telah membuat pengamat mempertanyakan kredibilitas pemilu.
Apa hasil pemilu yang disengketakan?
Para pemilih Myanmar pergi ke tempat pemungutan suara pada Minggu (08/11). Pejabat pemilu belum mengeluarkan hasil resmi karena suara masih dihitung. Adapun 64 dari 416 kursi masih belum diumumkan pemenangnya.
NLD mengklaim kemenangan segera setelah pemungutan suara digelar pada Minggu, seraya mengatakan pihaknya memprediksi bakal memenangkan jumlah kursi yang lebih dari cukup untuk membentuk pemerintahan.
Tetapi oposisi, yang didukung oleh militer Myanmar, menuduh pemerintah melakukan penyimpangan, meski hanya memberikan sedikit bukti.
Dalam sebuah konferensi pers pada Rabu (11/11), Union Solidarity and Development Party mengatakan tidak mengakui hasil pemilu dan meminta pihak berwenang untuk mengadakan "pemilihan yang bebas, adil, tidak memihak dan bebas dari kampanye yang tidak adil".
Menjelang pemilu, militer juga mengatakan pemungutan suara awal menunjukkan "kesalahan" dalam daftar pemilih dan "pelanggaran luas terhadap hukum dan prosedur".
Sejauh ini militer tidak memberikan bukti, sementara pengamat lokal dan internasional mengatakan pemilu berjalan lancar.
Komisi pemilihan umum Myanmar menegaskan dalam sebuah konferensi pers bahwa pemilu telah "dilakukan secara adil dan bebas", menambahkan bahwa itu tak bisa lagi "lebih transparan".
