Ketua Bawaslu Dukung Ada Kelompok Awasi Praktik Politik Uang dan Kampanye Hitam di Pilkada Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah merespons positif adanya kelompok masyarakat yang medeklarasikan diri mengawal jalannya kontestasi politik 2020, terutama dari sisi pengawasan di lapangan.

Tak lain mencegah adanya praktik kampanye hitam dan politik uang.

"Ketika ada masyarakat yang berpartisipasi melakukan pengawasan, ini sebuah hal yang baik, bagi perkembangan demokrasi dan kesadaran kontestasi politik di Bontang," katanya.

Menurutnya, partisipasi masyarakat jadi angin segar bagi para pengawas pemilu yang secara kuantitas terbatas.

Laporan dan informasi masyarakat dibutuhkan secara aktif, apalagi mengingat hari pemungutan suara tinggal menghitung hari.

"Jadi sebenarnya, itu kan hak masyarakat. Mereka perlu juga mengawal Pilkada Bontang," ucapnya.

Benar bahwa Bawaslu merupakan lembaga negara yang bertugas memastikan jalannya kontestasi politik sesuai dengan tahapan dan regulasi.

Apabila terjadi pelanggaran, fungsi Bawaslu yang jadi garda depan melakukan penanganan.

Namun, meski tak tertulis, Nasrullah mengatakan peran mengawal pemilihan yang bersih, jujur dan adil merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Bahwa peran kita semua mengawal Pemilu, bukan hanya Bawaslu. Agar pihak-pihak yang hendak melakukan pelanggaran, berpikir keras melakukannya," tuturnya.

"Siapa pun itu orangnya, penting buat tatanan kontestasi politik di Bontang," tambahnya.

Pemberitaan sebelumnya, praktik money politics atau politik uang sudah bukan jadi rahasia lagi di setiap gelaran kontestasi politik.

Bahkan praktik tersebut jadi lazim bagi siapa pun yang hendak menduduki takhta kekuasaan.

Rupiah jadi cara instan mendulang suara.

Rumus itu kendati tak dibenarkan aturan dan hukum, masih tetap saja laku di masyarakat.