Terkait Permasalah Blank Spot Daerah Pinggiran, Begini Komentar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Blank spot atau tidak adanya jaringan internet menjadi permasalahan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), di sebagian daerah pinggiran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menuturkan, untuk belajar tatap muka di Ibu Kota Kaltim, memang belum bisa dilakukan. Wacana uji coba belajar tatap muka pun belum bisa dijalankan.

Dan juga mengikuti dari imbauan dari Kementerian Kesehatan dan juga anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

"Saat ini Indonesia khususnya Samarinda masih zona oranye jadi nggak bisa diberlangsungkan (belajar tatap muka)," ungkapnya.

Baca Juga: Ekspansi ke Negaranya Presiden Rodrigo Duterte, Alfamart Buka Gerai ke-1000, Serap 8 Ribu Pekerja

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Balikpapan Senin 16 November 2020, BMKG Sebut Bakal Ada Hujan Ringan dan Sedang

Namun terkait demgan permasalahan blank spot, ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapat informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud.

Untuk mengatasi masalah jaringan yang tidak merata, kurang lebih membutuhkan biaya Rp 2,5 miliar di Samarinda.

"Memang diperlukan dana untuk infrastrukturnya. Untuk membangun tower jaringan seluruh Samarinda itu diperhitungkan sekitar minimal Rp 2,5 miliar. Saya kira tinggal masalah mekanisme aja," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Minta Warga Tenang, Kasus Flu Burung Sudah Nihil di Bontang

Baca Juga: Berniat Pulang ke Rumah, 2 Bocah Balikpapan Terjatuh di Selokan, Satu Masih dalam Pencarian

Dilanjutkannya bahwa Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, bersama dengan Pusdatin Kemendikbud sudah mencanangkan hal tersebut.

Disebutnya, kawasan padat dan tertutup gedung tinggi bisa saja akan diberikan penguat sinyal. Peningkatan jaringan itu bisa meng-cover 200 Kepala Keluarga (KK) di sekitarnya.

"Itu sudah disiapkan. Itu istilahnya tinggal bagaimana kesiapan Kota Samarinda saja melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pandemi Covid-19 atau virus corona, membuat banyak perubahan atau pergeseran di Indonesia, salah satunya dari sektor pendidikan yaitu di Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).