Terkait Permasalah Blank Spot Daerah Pinggiran, Begini Komentar Ketua Komisi IV DPRD Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Blank spot atau tidak adanya jaringan internet menjadi permasalahan dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), di sebagian daerah pinggiran di Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Menyikapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti menuturkan, untuk belajar tatap muka di Ibu Kota Kaltim, memang belum bisa dilakukan. Wacana uji coba belajar tatap muka pun belum bisa dijalankan.

Dan juga mengikuti dari imbauan dari Kementerian Kesehatan dan juga anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).

"Saat ini Indonesia khususnya Samarinda masih zona oranye jadi nggak bisa diberlangsungkan (belajar tatap muka)," ungkapnya.

Baca Juga: Ekspansi ke Negaranya Presiden Rodrigo Duterte, Alfamart Buka Gerai ke-1000, Serap 8 Ribu Pekerja

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Balikpapan Senin 16 November 2020, BMKG Sebut Bakal Ada Hujan Ringan dan Sedang

Namun terkait demgan permasalahan blank spot, ia menyebutkan bahwa pihaknya telah mendapat informasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud.

Untuk mengatasi masalah jaringan yang tidak merata, kurang lebih membutuhkan biaya Rp 2,5 miliar di Samarinda.

"Memang diperlukan dana untuk infrastrukturnya. Untuk membangun tower jaringan seluruh Samarinda itu diperhitungkan sekitar minimal Rp 2,5 miliar. Saya kira tinggal masalah mekanisme aja," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Minta Warga Tenang, Kasus Flu Burung Sudah Nihil di Bontang

Baca Juga: Berniat Pulang ke Rumah, 2 Bocah Balikpapan Terjatuh di Selokan, Satu Masih dalam Pencarian

Dilanjutkannya bahwa Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, bersama dengan Pusdatin Kemendikbud sudah mencanangkan hal tersebut.

Disebutnya, kawasan padat dan tertutup gedung tinggi bisa saja akan diberikan penguat sinyal. Peningkatan jaringan itu bisa meng-cover 200 Kepala Keluarga (KK) di sekitarnya.

"Itu sudah disiapkan. Itu istilahnya tinggal bagaimana kesiapan Kota Samarinda saja melalui dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pandemi Covid-19 atau virus corona, membuat banyak perubahan atau pergeseran di Indonesia, salah satunya dari sektor pendidikan yaitu di Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Selama masa pandemi Covid-19 ini, KBM dilakukan secara Dalam Jaringan (Daring), karena tidak memungkinkan untuk melakukan KBM secara tatap muka, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 tersebut.

Baca Juga: Modal Mencegah Corona, Satgas Ingatkan Pegang Teguh Iman, Aman, dan Imun

Baca Juga: 60 Juta Orang di Indonesia akan Diberikan Vaksin Covid-19 Secara Gratis, Program dari Pemerintah

Begitu pula di Kota Samarinda, yang posisinya masih dalam dalam katagore zona oranye. Diungkapkan Oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Samarinda, Asli Nuryadin aktivitas belajar tatap muka baru bisa dilakukan setelah masuk kategori zona hijau atau kuning.

Hal tersebut juga merujuk kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19.

"Berdasarkan kesepakatan empat Menteri itu kan tentang kesehatan dan pendidikan juga. Syaratnya itu kan minimal kuning. Kalau Samarinda kan belum bisa, masih oranye," ungkapnya, Senin (16/11/2020).

Baca Juga: Ekonomi Kaltim Mulai Membaik, Ekspor Batu Bara dan CPO Menggeliat

Baca Juga: Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera Sarankan Mahfud MD Temui Rizieq Shihab

Baca Juga: Azerbaijan dan Armenia Bersepakat Akhiri Perang, Sudah Enam Pekan Bertempur

Baca Juga: Pemkab Kukar Buat Pemeliharaan Jembatan Ing Martadipura Kota Bangun, Kirim Personel Atur Lalu Lintas

Dilanjutkannya, bahwa Blank spot atau tidak adanya jaringan internet menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Kota Samarinda, khususnya di kawasan pinggiran.

"Soal permasalahan tersebut sudah disampaikan Disdik Samarinda ke Pemerintah Kota (Pemkot Samarinda)," imbuhnya.

Sementara itu, dikonfirmasi soal permasalahan blank spot, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin mengakui jika permasalahan blank spot tidak mudah untuk diatasi.

Ia juga menyebutkan bahwa tidak keberatan untuk menggelontorkan dana. Asalkan mekanisme penyelesaian masalah blank spot bisa dipaparkan dengan jelas ke seluruh TAPD.

"Blank spot itu nggak semudah yang dibicarakan. Tapi konsep sesungguhnya itu belum dijelaskan mereka (Disdik). Apa bentuknya dan pelaksanaanya bagaimana. Kan saya suruh paparkan ke TAPD. Nanti kita biayain malah over dengan program lain, jadi nggak bisa sesederhana ini," ucap Sugeng yang juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pembelanjaan Daerah (TAPD).

(TribunKaltim.co/M Riduan)