Anak Buah Prabowo Ingatkan Jokowi, Jangan Sampai Jadi Janji Manis Soal Kilang Minyak Bontang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Rencana pembangunan Kilang Minyak Bontang sudah jadi agenda besar nasional sejak 2014 silam.

Setidaknya sudah 6 tahun masyarakat Bontang menanti realisasi pembangunan mega proyek tersebut. Namun, hingga kini masih jauh dari harapan.

Tarik ulur kepentingan tampak terasa dalam rencana besar tersebut. Mulai dari isu pembatalan pembangunan kilang.

Hingga munculnya nama daerah lain sebagai kawasan pengganti pembangunan yang jadi drama panjang.

"Namun yang terjadi selama ini, kita rasakan sama-sama. Agak jenuh menunggu. Dari tahun ke tahun hanya jadi prioritas saja," ucap Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, Selasa (1/12/2020).

Baca Juga: Ketua Komisi II Ingatkan Isu Kilang Minyak Bontang Jangan Ditarik ke Ranah Pilkada

Baca Juga: Bila Proyek Kilang Minyak Bontang Batal, Ini 3 Sektor Investasi Alternatif di Masa Depan

Baca Juga: Pertamina Batalkan Mega Proyek Kilang Minyak Bontang, Pemkot Masih Berharap Review

Sementara pemerintah daerah (Bontang) sudah ngebut buat Peraturan Daerah (Perda) sebagai pedoman hukum.

Lebih dari seribu hektare kawasan di Bontang ditetapkan sebagai kawasan industri pada Perda RTRW yang telah ditetapkan.

Apalagi kalau bukan untuk persiapkan rencana besar pemerintah pusat membangun kilang minyak di Bontang, Kalimantan Timur.

"Soal tatik ulur kita sayangkan, nanti apakah di Bontang atau tidak kita belum tahu. Apakah ini janji manis (Jokowi/pemerintah pusat) yang tidak akan bertepi. Tapi kita harus positif saja dulu," kata anak buah Prabowo Subianto di Kota Bontang.

Politisi Gerindra Bontang ini mengapresiasi kerja pemerintah selama ini, yang telah membentuk Tim Percepatan Pembangunan Kilang Minyak. Kerja-kerja mereka tak bisa dipungkiri. Berjuang sampai akhir bagaimana mega proyek tersebut tetap di Bontang.

"Apresiasi pemerintah, bisa mempertahankan itu. Proyek itu jadi rebutan di Indonesia, lho. Artinya pemerintah kita berhasil meyakinkan pemerintah pusat. Secara khusus dari DPRS kami beri apresiasi tinggi. Dari beberapa revisi (perpres) masih jadi prioritas," ungkapnya.

Namun, jadi atau tidaknya pembangunan tetap bepulang kepada pemerintah pusat yang memiliki otoritas kebijakan. Batal atau lanjutnya rencana pembangunan bukan wewenang pemkot Bontang.