Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Terapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan, Pemkab Kubar Berharap Kampung Bisa Lebih Maju

tugas dari kecamatan untuk mengawal kampung-kampung tertinggal sehingga bisa menjadi kampung berkembang bahkan maju.

Editor: Achmad Bintoro
HUMASKAB KUBAR
PENDAMPINGAN - Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat melakukan pendampingan SAKIP di beberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kamis (26/11/2020). SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. 

SENDAWAR - Untuk memastikan Perangkat Daerah (PD) sampai Kecamatan memiliki peran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati, oleh sebab itu setelah melakukan pendampingan SAKIP di 25 PD dan Kecamatan sebagai sampling tahun 2020.

Kali ini Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat melakukan pendampingan SAKIP di beberapa kecamatan, salah satunya di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kamis (26/11/2020). 

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Lebih Lanjut Kepala Sub Bagian Kinerja dan reformasi Birokrasi Suhartono S Ipem M Si menjelaskan, akuntabilitas tidak hanya miliki 25 PD sampling, namun semua PD dan Kecamatan se Kubar wajib memiliki akuntabilitas oleh sebab itu Ortal terus melaksanakan pendampingan SAKIP setelah menyelesaikan pendampingan SAKIP di 25 PD sebagai sampling di tahun 2020.

“Pendampingan di Kecamatan Mook Manaar Bulatn, kita sangat prihatin dimana di Kecamatan tersebut belum memiliki jaringan listrik dari PLN, selain itu pula pendampingan juga tidak bisa dilakukan menggunakan slide karena peralatan yang dimiliki kecamatan rusak sehingga dilakukan pendampingan secara sederhana, hal tersebut tidak menjadi alasan tidak bisa memberikan pelaporan sehingga kegiatan pendampingan SAKIP tetap dilaksanakan,” terang Suhartono.

Dengan pendampingan ini PD/Kecamatan mengetahui dan betul-betul paham misi yang diembannya, dan untuk kecamatan mengemban misi ketiga yakni reformasi pemerintahan dalam rangka menciptakan pelayanan publik murah dan berkualitas.

Juga misi ketujuh peran pemuda, perempuan dan kampung sebagai basis pembangunan, dimana salah satu tugas dan fungsi kecamatan Pada Perbup Nomor 27 Tahun 2017 kecamatan mempunyai fungsi dan tugas mengawasi melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung.

Melakukan pembinaan kampung itu apa, yakni ketika kampung yang dibina Indeks Desa Membangun (IDM) meningkat/tinggi itulah indikator keberhasilan dalam pembinaan dari kecamatan. Di Kecamatan Mook Manaar Bulatn ada 16 kampung terdiri dari 9 Kampung berkembang, 3 Kampung maju dan 4 Kampung tertinggal.

Hal ini lah yang menjadi tugas dari kecamatan untuk mengawal kampung-kampung tertinggal sehingga bisa menjadi kampung berkembang bahkan maju.

Cara untuk memajukan kampung, setiap musrenbang kampung. Kecamatan melakukan inventarisir pada tiga Indek Strata ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi apa yang tidak terpenuhi di kampung tersebut harus dikawal.

”Salah satu contoh misalnya tidak ada fasilitas MCK maka pada saat musrenbang penggunakan DD dan DK dipergunakan untuk kegiatan pembuatan MCK, sehingga ketika ada evaluasi kampung tersebut sudah memilki fasilitas yang sebelunmya tidak mereka miliki,” kata Suhartono.

Sekali lagi kecamatan wajib mengawal kampung pada saat musrenbang, maka peran kecamatan terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemkab Kubar berkenaan dengan peran pemuda, perempuan dan kampung sebagai basis pembangunan sebagai tata kelola pemerintahan dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang cepat dan murah dengan tingkat pelayanan publik di kecamatan dan kampung dengan indek kepuasan masyarakat betul betul bisa tercapai.

Di kecamatan saat ini memang banyak yang belum melakukan survey kepuasan masyarakat , padahal seiring dengan kebijakan pemerintah kabupaten yang memberikan sebagian kewenangan Bupati kepada kecamatan dalam bentuk paten, pelaksanaan aplikasi terpadu kecamatan. Dimana kecamatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat, berkenaan dengan beberapa rekomendasi yang seharusnya di kabupaten dengan kebijakan tersebut bisa dilakukan di Kecamatan sehingga harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dan harus bisa mengetahui tingkat pelayanan yang dilakukan baik atau tidak, bagaimana caranya dengan melakukan survey indek kepuasan masyarakat, sehingga kecamatan betul-betul memiliki peran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati.(adv/hms10/naw)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved