Wabup Kukar Sebut Pemkab Akan Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG– Seluruh fraksi di DPRD Kutai Kartanegara ( Kukar) telah menyampaikan pemadangan umum terhadap nota keuangan RAPBD 2021.

Kini giliran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menanggapi pandangan umum tersebut, yang disampaikan Wakil Bupati Kukar Chairil Anwar.

Chairil Anwar mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota dewan dan para fraksi di DPRD Kukar yang telah menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara masing-masing.

Baca juga: Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid Apresiasi Diseminasi Terkait Fasilitasi Dewan Kebudayaan Daerah

Baca juga: Profil Edi Damansyah Calon Bupati Pemenang Quick Count Pilkada Kukar 2020, Pernah jadi Honorer

Baca juga: Profil Rendi Solihin Cawabup Kukar, Pemenang Quick Count Pilkada 2020 Pendamping Edi Damansyah

Pandangan umum disampaikan Fraksi Golkar, Fraksi Gerinda ,Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi PDI, Fraksi NHP (Nasdem-Hanura-Perindo), Fraksi P3PKS .

Pemkab Kukar pada Tahun 2021, kata Chairil, bertekad untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut terlihat dari meningkatnya target PAD 2021 dibanding sebelumnya.

"Mengenai alokasi anggaran belanja dalam APBD Tahun 2021 telah memenuhi mandatory spending. Baik urusan pendidikan, urusan kesehatan, infrastruktur, pengawasan, dan pendidikan SDM serta pembangunan pedesaan sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan," kata Chairil, di Ruang Paripurna DPRD Kukar, Tenggarong, Selasa malam (8/12/2020).

Terkait dengan penanganan covid -19 berikut dampak pandeminya, Pemkab Kukar telah mengalokasikan belanjanya dalam kegiatan masing-masing OPD.

Untuk penanganan kesehatan, dampak sosial, dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Baca juga: RAPBD Kukar 2021 Rp 3,6 Triliun, Nominal Masih Bisa Berubah Sebelum Pengesahan

Baca juga: Pemkab Kukar Rakor Pilkada 2020, Wabup Chairil Anwar: Partisipasi Pemilih Lepas dari Target Nasional

Baca juga: Menangi Pilkada Kukar, Edi Damansyah Serukan Tinggalkan Perbedaan dan Rajut Kebersamaan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kukar 2021 telah merangkum beberapa permasalahan.

Yakni mengurangi kebergantungan DBH, optimalisasi penerimaan daerah dari Perusda dan BUMD, peningkatan peran UKM dan UMKM, optimalisasi pertanian dalam arti luas, serta revitalisasi destinasi wisata unggulan.

Chairil juga mengatakan, bahwa Pemkab Kukar melalui berbagai sarana yang dimilikinya, terus menerus melakukan evaluasi atas kelemahan dan kekurangan pelaksanaan kegiatanan pembangunan, dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan daerah yang menjadi cita-cita bersama.

Pemkab Kukar secara garis besar menerima pandangan umum fraksi-fraksi. Untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

(TRIBUNKALTIM.CO/SAPRI MAULANA)