Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Dianggap Tidak Diperlukan Lagi, Kemenag Kubar Musnahkan Ribuan Blanko Nikah

sebelum dilakukan pemusnahan terlebih dahulu dibuatkan histori atau pencatatan sesuai standar aturan yang telah ditentukan.

Editor: Achmad Bintoro
HUMASKAB KUBAR
BLANKO NIKAH - Kepala Kantor Kemenag Kutai Barat HM Izzat Solihin memimpin pemusnahan blanko nikah yang sudah tidak diperlukan lagi, Kamis (10/12/2020). 

SENDAWAR- Sebanyak 3.000 lebih blangko kosong buku nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat dimusnahkan, Kamis (10/12) pekan lalu.

Dihapuskannya Barang Milik Negara (BMN) itu sesuai surat perintah nomor B.2315/KK.16.07/KS.01.2/11/2020 tanggal 2 November 2020. Dokumen yang dimusnahkan dinilai sudah tidak sesuai dengan masa berlakunya atau kedaluwarsa serta menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakanmenag) Kabupaten Kutai Barat H. Muhammad Izzat Solihin, S.Ag., M.Pd selaku kuasa pengguna barang menekankan, sebelum dilakukan pemusnahan terlebih dahulu dibuatkan histori atau pencatatan sesuai standar aturan yang telah ditentukan. Bila sudah tidak diperlukan lagi, blangko segera dimusnahkan semua jangan sampai ada yang tersisa.

Hal ini pun dimengerti oleh Kepala Seksi Bimas Islam H. Ikran, S.Ag selaku Ketua Panitia Pemusnahan Blangko Nikah yang dilaksanakan akhir tahun 2020 ini.

Dalam blangko tersebut tercetak nama Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah tidak menjabat lagi saat sekarang. Di samping blangko nikah kosong terdapat dokumen lainnya yaitu buku nikah pasangan dalam penggantian atau rusak. Mereka telah mendapatkan penggantian yang baru sehingga dokumen yang telah diganti ikut dimusnahkan.

Panitia kecil pun dibentuk dalam proses pemusnahan BMN ini. Saksi dihadirkan diantaranya Kepala Sub Bagian Tata usaha H. Achmad Syofian, S.Ag, Kepala Seksi Pendidikan Islam H. Ardiansyah, S.Ag dan tak ketinggalan proses pemusnahan menghadirkan pegawai BMN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur.

Buku nikah merupakan dokumen penting milik negara yang harus tepat dalam penggunaanya. Pasangan yang resmi menikah akan dibukukan dalam sebuah pencatatan untuk perlindungan hukum. Negara akan melindungi hak masing-masing pasangan dalam biduk rumah tangga dengan kepemilikan buku nikah ini.

Sebaliknya, bila pasangan nikah tidak tercatat secara resmi oleh negara, tentu negara tidak bisa berbuat banyak terhadap perlindungan hukum perkawinan mereka. (adv/hms36/naw)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved