Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Jubir Vaksinasi Angkat Bicara

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pemerintah didesak gratiskan vaksin Corona atau covid-19, Jubir Vaksinasi Angkat Bicara.

Juru Bicara Vaksinasi covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin covid-19.

Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 tidak sedikit.

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun. Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa," kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Kala Pandemi Corona, Wapres Maruf Amin Berpesan, Soal Covid-19 Butuh Akurasi Informasi Terpercaya

Baca juga: Kabar Bohong Soal Pandemi Corona Beredar di Tengah Warga, Satgas Covid-19 Sempat Kesulitan

Baca juga: RUPANYA Masih Lama, Bio Farma Beber Vaksin Corona Paling Cepat Beredar Mei 2020, Jelaskan Soal Harga

Baca juga: KABAR GEMBIRA Pasien Sembuh! Sebaran Corona Hari Ini di Indonesia 14 Desember, Update Corona Jakarta

Selain anggaran vaksinasi, ada biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial.

Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Corona.

Oleh karena itu, ia berujar bahwa gotong royong dari semua pihak diperlukan.

Baca juga: Terlatih Suntikan Vaksin, DKK Balikpapan Siapkan 1.084 Vaksinator Corona

Baca juga: Tantangan Hadapi Pandemi Corona, Pemerintah Harus Cegah Praktik Pemburu Rente di Pengadaan Vaksin

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Balikpapan, Tambah 55 Kasus Positif Covid-19 Baru, Terdapat Bayi 1 Bulan

Baca juga: Kronologi Ayu Kartika Dewi Stafsus Presiden Jokowi Positif Corona, Pilih Solusi Isolasi Mandiri

Dengan alasan itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.

"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.

Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.

Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.

Baca juga: Penanganan Kasus Covid-19 di Kutim, Sebanyak 2.574 Pasien Corona Dinyatakan Sembuh

Baca juga: Gantikan Suami yang Meninggal Karena Corona, Istri-istri Ini Menangkan 2 Quick Count Pilkada Kaltim

Baca juga: Akhirnya Ada juga yang Digigit karena Korupsi Dana Corona

Baca juga: Usai Isolasi Mandiri Selama 2 Minggu, Walikota Samarinda Syaharie Jaang Sembuh dari Corona

"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.

Nadia menambahkan, pemerintah juga terus memastikan efektivitas vaksin covid-19 baik dalam program vaksin subsidi maupun vaksin mandiri.

"Banyak hal yang kita pertimbangkan. Bukan hanya karena ini pandemi maka semua harus digratiskan," ucapnya.

Baca juga: Siap-siap! Ini Kelompok Penerima Vaksin Corona Tahap Awal, Jokowi Ungkap Kapan Vaksinasi, Harganya?

Baca juga: Harga Vaksin Corona Sinovac Lebih Murah daripada di China, Hanya Masyarakat Prioritas Peroleh Vaksin

Baca juga: Gantikan Suami yang Meninggal Karena Corona, Istri-istri Ini Menangkan 2 Quick Count Pilkada Kaltim

Baca juga: Mantan Penyintas Corona Cenderung Reaktif Rapid Test, Cek Penjelasan dari Dinkes Balikpapan