Mahakam Ulu Genjot PAD Kampung Melalui BUMK hingga ke Daerah Perbatasan
Pemerintah Kebupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), terus berupaya meningkatkan potensi daerah melalui
Penulis: Febriawan | Editor: Syaiful Syafar
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kebupaten Mahakam Ulu (Mahulu) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), terus berupaya meningkatkan potensi daerah melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) hingga ke wilayah perbatasan.
Seperti yang dilakukan di Kampung Tiong Buu, Kecamatan Long Apari.
Tampak para perangkat kampung ini begitu antusias mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola BUMK yang diselenggarakan oleh DPMK Mahulu.
Baca juga: Demi Kemajuan Kampung, Pemkab Mahulu Tingkatkan Peran Lembaga Kampung dan Lembaga Adat
Baca juga: Pesan Bupati Mahakam Ulu: BPK Tidak Duduk dalam Posisi Berhadap-hadapan dengan Petinggi Kampung
Baca juga: DPMK Mahulu Berkomitmen Tuntaskan Persoalan Batas Kampung
Menurut Kepala DPMK Mahulu, Damianus Tamha, kegiatan ini dihadiri seluruh wilayah Mahulu, tak terkecuali wilayah perbatasan.
"Tujuannya adalah agar para perangkat kampung khususnya para pengelola BUMK memiliki keahlian dan kemampuan baik pengetahuan keterampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas di lapangan. Utamanya dalam pengelolaan BUMK agar bisa lebih baik," katanya.
Baca juga: Pemkab Mahulu Tingkatkan Peran Pengelola Badan Usaha Milik Kampung
Damianus mengungkapkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, semua pihak memiliki masing-masing tugas pokok dan fungsi serta peran yang harus dilakukan.
Salah satunya dalam pelayanan pembinaan terhadap perangkat kampung.
Damianus berharap, peserta bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan ini karena dengan adanya pelatihan ini diharapkan pengurus mampu berkontribusi memberikan pemikiran yang kreatif untuk menggali dan mengkaji potensi yang ada di desa masing-masing.
Sehingga bersama pemerintah desa/kampung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli desa (PAD) menuju kemandirian kampung.
"Kita mengetahui bersama dalam mengelola usaha tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang kompetitif," tandasnya.
(TribunKaltim.co/Febriawan)
