Breaking News:

Pentingnya Analisis Standar Belanja bagi Pemerintah Daerah Pasca Pilkada Serentak 2020

USAI sudah Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Kini tiba waktunya bagi para pemenang pilkada berbenah, bekerja, mengabdi serta melayani masyarakat.

HO
Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE,MSi,¬†Akademisi/ Peneliti 

Oleh: Dr. Nurmadhani Fitri Suyuthi, SE,MSi

 Akademisi/ Peneliti

TRIBUNKALTIM.CO - USAI sudah Pilkada serentak pada 9 Desember 2020. Kini tiba waktunya bagi para pemenang pilkada untuk berbenah, fokus bekerja, mengabdi serta melayani masyarakat.

Sejak terlaksananya reformasi, salah satu sorotan utama yaitu reformasi keuangan daerah yaitu terwujudnya pengelolaan keuangan publik yang transparan berlandaskan konsep value for money.

Pemerintah daerah memiliki wewenang yang cukup besar terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya penganggaran.

Dengan diberlakukannya desentralisasi fiskal atau otonomi dalam pengelolaan keuangan maka Pemerintah Daerah tentunya wajib menyusun anggaran sendiri secara transparansi dan akuntanbel serta dapat diukur capaian kinerjanya.

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Anggaran daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah.

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.

Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja.

Halaman
123
Editor: Sumarsono
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved