Resmi, Akhirnya Gerindra Bersikap Soal Pembubaran FPI oleh Pemerintah Jokowi, Bagaimana Fadli Zon?

TRIBUNKALTIM.CO - Gerindra akhirnya menyampaikan sikap resmi terkait aksi Pemerintah Jokowi melarang aktivitas Front Pembela Islam ( FPI) di Indonesia.

Sikap Gerindra ini disampaikan Wakil Ketua umumnya, Rahayu Saraswati atau keponakan Prabowo Subianto.

Sebelumnya, politikus Gerindra Fadli Zon menyorot langkah Pemerintah membubarkan organisasi yang dipimpin Habib Rizieq Shihab tersebut.

Diketahui, pelarangan aktivitas FPI di Indonesia diumumkan langsung Menkopolhukam Mahfud MD.

Pembubaran organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) menuai beragam pendapat dari masyarakat.

Pro dan kontra terkait penetapan FPI sebagai oraganisasi terlarang pun disampaikan para elit partai politik..

Baca juga: Risma Blusukan, Rocky Gerung Bereaksi, Minta eks Walikota Surabaya Tak Urus Gorong-Gorong Jakarta

Baca juga: Update Liga Italia, AC Milan Dapat Amunisi Penting Jelang Laga Lawan Benevento, Pioli Bisa Lega

Baca juga: Instruksi Habib Rizieq Batal Dilaksanakan, Aziz Yanuar Beri Alasan Menohok Soal FPI Tak ke PTUN

Baca juga: Video 19 Detik Mirip Gisel HEBOH Lagi, Hotman Paris Mendadak Bungkam, Ada Acara TV Ditegur KPI

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan sikap Partai Gerindra.

Mewakili Partai Gerindra, dirinya mengaku mendukung penuh kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan di Indonesia.

Termasuk sikap Jokowi yang tegas terhadap kelompok yang dinilai dapat membahayakan NKRI.

"Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI.

Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa tapi keutuhan bangsa ini," ungkap Saraswati kepada Tribunnews.com, Jumat (1/1/2020) melalui keterangan tertulis.

"Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa," imbuh Saraswati.

Sosok yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan tersebut juga mengajak segala pihak untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan.

"Dalam menyambut Tahun Baru 2021, Partai Gerindra menegaskan kita tetap berpegang teguh pada Empat Nilai Kebangsaan kita: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus tetap kita jaga selama hayat masih dikandung badan," ungkap Saraswati.

Lebih lanjut, Saraswati juga berharap tahun 2021 sebagai tahun kebangkitan dari krisis akibat pandemi Covid-19.

"Partai Gerindra menyambut tahun baru 2021 dengan penuh optimisme," jelas Saraswati.

"Kami berharap 2021 sebagai tahun kebangkitan setelah kita melewati tahun 2020 yang sampai saat ini masih belum lepas dari pandemi Covid-19," tambahnya.

"Mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah," tegas Saraswati.

Baca juga: Peristiwa 3 Tahun Lalu Jadi Petunjuk Video Syur Mirip Gisel, Pelapor Minta Hotman Paris Diperiksa

FPI Dilarang Berkegiatan

Sebelumnya diketahui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan penghentian segala kegiatan Front Pembela Islam (FPI).

Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam konferensi pers, Rabu (30/12/2020).

"Bahwa FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang melanggar hukum," ungkap Mahfud MD dikutip dari Kompas TV.

"Seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan sebagainya," ungkapnya.

Mahfud MD menyebut berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK, tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik ormas maupun organisasi biasa," ujarnya.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud MD.

Penghentian kegiatan FPI disebut Mahfud MD tertuang dalam Surat Keputusan Bersama enam pimpinan tertinggi kementerian dan lembaga.

Yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Baca juga: Daftar Nama Penerima Vaksin Corona Sudah Keluar, Wajib Vaksinasi, SEGERA Cek Nama Anda di Situs Ini

Adapun dalam konferensi pers tersebut, Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yassona Laoly, dan Menkominfo Jhonny G Plate.

Kemudian Jaksa Agung Burhanudin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Idam Azis, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK Dian Ediana.

Respon Fadli Zon

Sementara itu, Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut, keputusan pemerintah itu sebagai praktik otoritarianisme.

Baca juga: Terjawab Motif Gisel Rekam Video Syur 19 Detik, Terkuak Hobi Michael Yukinobu de Fretes Mirip Wijin

Menurutnya, pelarangan FPI tersebut sebagai bentuk pembunuhan demokrasi.

"Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme."

"Ini pembunuhan thd demokrasi n telah menyelewengkan konstitusi," tulis Fadli Zon di akun Twitter @fadlizon, Rabu (30/12/2020).

Ada Video Deklarasi Front Persatuan Islam di Kaltim

Beredar di jagat maya video deklarasi Front Persatuan Islam (FPI) Kalimantan Timur (Kaltim).

Di dalam video yang berdurasi sekira 4 menit tersebut, terlihat ada salah seorang berpakaian putih yang menjadi pemimpin puluhan orang di belakangnya, membacakan deklarasi tersebut.

Adapun isi deklarasi tersebut, menyebutkan bahwa berdirinya FPI Kaltim yakni atas dasar inisiasi dari para alim ulama, habaib dan dan aktivis keadilan dan juga tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten/kota di Kaltim.

"Hari ini Jumat 1 Januari 2021, kami para tokoh agama, habaib, alim ulama, dan aktivis keadilan serta tokoh masyarakat dari beberapa kabupaten dan kota provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan Front Persatuan Islam Kalimantan Timur yang disingkat FPI.

Baca juga: Resmi, Indonesia Lockdown dari WNA, Tiru Jepang Antisipasi Virus Corona Jenis Baru, Catat Jadwalnya

Sebagai wadah dalam membela agama, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berkesesuaian dengan norma-norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian deklarasi ini kami sampaikan dengan tulus dan ikhlas, lillaahita'ala serta memgharapkan keridhoan Allah," ujar pemimpin yang membacakan deklarasi tersebut, diikuti oleh para jemaah di belakangnya.

Setelah ditelaah oleh awak media Tribunkaltim.co, di dalam video tersebut yang menjadi orator atau yang memimpin, mirip dengan Ketua Dewan Syuro Front Pembela Islam (FPI) Kaltim, yakni Habib Alwi Baraqbah.

Saat dikonfirmasi Habib Alwi Baraqbah membenarkan bahwa yang meminpin deklarasi tersebut merupakan dirinya.

Ia mengungkapkan bahwa sudah jelas video tersebut merupakan deklarasi yang dilakukan oleh Front Persatuan Islam (FPI) yang dipimpin langsung olehnya.

"Itu sudah jelas deklarasi pembentukan Front Persatuan Islam Kalimantan Timur," ungkapnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (2/1/2021) sekira pukul 14.40 Wita.

Dia mengemukakan, deklarasi tersebut dilakukan di Markas FPI Kaltim yang terletak di Jalan Gerilya Kota Samarinda, Kaltim dan diikuti kurang lebih seratus orang yang merupakan perwakilan dari berbagai daerah kabupaten/kota di Kaltim.

"Sebenaranya yang mau ikut banyak, cuma kita batasi. Kemarin itu jumlahnya mungkin ada sekitar seratusan lebih. Yang hadir ada dari Berau, Balikpapan, Bontang, Samarinda. Tetapi ada beberapa tempat yang deklarasi sendiri seperti di Sangkulirang dan daerah lain," bebernya.

Deklarasi tersebut merupakan atas dasar turunan dari deklarasi yang telah dilakukan di pusat, dan juga mendapat persetujuan dari imam besar Habib Rizieq Shihab.

"Deklarasi itu secara sistematik, ketika pusat mendeklarasikan maka di daerah juga mendeklarasikan. Walaupun tanpa ada secara langsung imbauan atau pemberitahuan," ujarnya.

"Sebagaimana kita ini selalu berjuang, di bawah komando imam besar kita Habib Rizeiq Shihab, kita menyatakan beliau sebagai imam, ketika imamnya rukuk, maka kita juga rukuk nah seperti itu," tuturnya.

Ia pun berharap sebagaimana nama Front Persatuan Islama (FPI), umat Islam agar saling bersatu, menjaga agama bangsa dan agama, dari kezaliman dan juga intimidasi terhadap ulama.

Baca juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini 2 Januari 2021, Andin Lewati Masa Kritis, Apakah Al Katakan Cinta?

"Harapan terbesar kita, umat islam bisa saling bersatu, bisa saling menjaga agama, bangsa dan negara kita tercinta dari berbagai kezaliman dan intimidasi ulama," ujarnya.

Sekedar informasi, bahwasanya Pemerintah pusat telah memutuskan untuk menghentikan kegiatan dan membubarkan Front Pembela Islam (FPI).

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada Rabu 30 Desember 2020.

(*)

Artikel ini telah tayang dengan judul Saraswati Tegaskan Sikap Gerindra Soal Pembubaran FPI, Dukung Penuh Kebijakan Jokowi Jaga Persatuan, https://wartakota.tribunnews.com/2021/01/02/saraswati-tegaskan-sikap-gerindra-soal-pembubaran-fpi-dukung-penuh-kebijakan-jokowi-jaga-persatuan?page=all.