Breaking News:

Berita Nasional Terkini

PELANGGARAN HAM, Kontras Dukung Komnas HAM: Proses Pidana Oknum Polisi Penembak Anggota Laskar FPI

Kontras mendukung hasil investigasi Komnas HAM kasus penembakan anggota Laskar FPI ke ranah hukum.

Kolase TribunKaltim.co: ANTARA FOTO/Aprillio Akbar - Wartakotalive.com/Joko Supriyanto
Kontras mendukung hasil investigasi Komnas HAM kasus penembakan anggota Laskar FPI ke ranah hukum. 

TRIBUNKALTIM.CO - Banyak pihak yang mendukung hasil investigasi Komnas terhadap dugaan pelanggaran HAM institusi Polri dalam kasus penembakan anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI).

Salah satunya Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Kontras mendukung hasil investigasi Komnas HAM kasus penembakan anggota Laskar FPI ke ranah hukum.

Kontras juga ingin oknum polisi yang melakukan penembakan, tak hanya dijatuhi hukuman etik, melainkan dijerat pidana umum.

Menurut Kontra, kasus penembakan yang dilakukan aparat kepolisian dengan sewenang-wenang bukan kali pertama.

"Kontras bersama organisasi sipil lainnya mendukung hasil investigasi dari Komnas HAM," kata Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam pernyataannya kepada Jurnalis Kompas TV Glenys Octania, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: TERKUAK Pembatasan Kegiatan Serentak Jawa-Bali Usul Gubernur Jakarta, Anies Baswedan Pakai Nama PSBB

Baca juga: Petaka AC Milan Usai Dihajar Juventus, 5 Pemain Cedera, Ada Ibrahimovic dan Calhanoglu, Pioli Pusing

Baca juga: Risma dan Anies Saling Sindir? Sama-Sama Blusukan, Mensos Temui Gelandangan, Gubernur Jakarta ke RS

Baca juga: Anies Kunjungi RS Fatmawati Izin ke Menkes, Singgung Adab dan Etika, Sindiran untuk Risma?

Hasil ini, lanjut Fatia, seharusnya menjadi acuan bagi pemerintah untuk menindaklanjuti pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam kasus penembakan terhadap enam anggota Laskar FPI di KM50 Tol Jakarta-Cikampek.

"Juga bagaimana proses tindak pidana yang harus diberikan ke institusi kepolisian," katanya.

Hasil investigasi Komnas HAM yang terbukti adanya pelanggaran HAM terkait pembunuhan di luar proses hukum dan Perkap yang diatur kepolisian, kata Fatia, harusnya menjadi acuan bagi polisi melakukan evaluasi penggunaan senjata dan kekuatan secara sewenang-wenang.

"Selain itu bagaimana pemerintah menindaklanjuti kasus ini, tidak hanya dengan sanksi etik, tetapi proses pidana kepada pihak-pihak dan oknum yang melakukan penembakan sewenang-wenang di KM50," kata Fatia.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved