Bantuan Sosial
UPDATE BLT BPJS, 294.160 Karyawan Belum Dapat Subsidi Gaji, Kemnaker Ajukan Dispensasi ke Kemenkeu
Kemnaker ajukan dispensasi ke Kementerian Keuangan terkait masih adanya puluhan ribu karyawan yang belum mendapat bantuan subsidi upah.
Nanti kekurangannya kita teruskan di Januari 2021.
Selama dispensasi yang kita ajukan tersebut diterima oleh Kemenkeu," sambung Menaker.
Seperti diketahui, penyaluran bantuan subsidi upah atau gaji telah memasuki tahap akhir pada termin kedua ini.
Rencananya penyaluran subsidi upah atau gaji akan berakhir pada 31 Desember 2020.
Adapun total pekerja yang menerima bantuan subsidi upah atau gaji yang dikolektif oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai 12,4 juta orang.
Dengan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan akibat terdampak pandemi Covid-19.
Mengenai kelanjutan program BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU untuk tahun 2021, sementara ini belum ada informasti terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Baca juga: Terjawab, Batas Akhir Pencairan BLT UMKM, Login eform.bri.co.id/bpum, Jadwal Pendaftaran BPUM 2021?
Baca juga: Bansos Rp 300 Ribu dari Kemensos Sudah Cair, Cek Nama di dtks.kemensos.go.id, Cukup Pakai NIK
Penjelasan Kemnaker
Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, mengungkapkan, masih ada 294.160 orang yang belum mendapatkan pencairan BSU.
Data tersebut saat ini masih dalam tahap rekonsiliasi dengan Bank Himbara sebagai bank penyalur untuk mendapatkan hasil penyaluran yang rill.
“Sisa anggaran subsidi gaji/upah yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2020, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan," ujar Tri kepada Kompas.com, Sabtu (9/1/2021).
"Di samping itu, data riil penyaluran BSU saat ini masih dalam proses rekonsiliasi dengan Bank Himbara selaku bank penyalur mengingat dana yang tidak sedikit dan melibatkan berbagai Bank sesuai rekening calon penerima sehingga memerlukan waktu,” lanjut dia.
Penyaluran BSU pada 2021
Mengenai apakah pada 2021 akan ada bantuan subsidi upah, Tri tidak bisa memastikannya. Menurut dia, kewenangan pengadaan BSU atau Bantuan Langsung Tunai ( BLT) pekerja ini dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Menunggu info dari PEN," ujar Tri.