Pesan Khusus Mahfud MD ke Purbaya Setelah Prabowo Siap Bayar Utang Whoosh

Ringkasan Berita:

• Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan mencicil utang proyek Whoosh sekitar Rp1,2 triliun per tahun
• Mahfud MD mendukung pembayaran utang, tetapi menekankan penyelidikan dugaan korupsi harus tetap berjalan
• Mahfud meminta Menkeu Purbaya fokus membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari praktik korupsi

TRIBUNKALTIM.CO -  Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD,  memberi pesan khusus untuk Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Pesan khusus ini masih terkait dengan utang proyek kereta cepat Whoosh yang sudah diumumkan Presiden Prabowo Subianto jadi tanggung jawab pemerintah.

Mahfud MD menyampaikan apresiasi atas sikap pemerintah dalam menyikapi utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

Baca juga: Purbaya Ngaku Mending Tidak Bayar Utang Proyek Whoosh, tapi Harus Ikut Arahan Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas kewajiban pembayaran utang proyek tersebut dengan skema cicilan sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Menurut Prabowo, proyek Whoosh tidak semestinya hanya dilihat dari sisi untung-rugi finansial, melainkan dari manfaat sosial dan ekonomi yang lebih luas, seperti mengurangi kemacetan, menekan polusi, dan mempercepat mobilitas masyarakat.

Mahfud: Bayar Utang Tidak Menghapus Dugaan Korupsi

Meski mendukung langkah pemerintah membayar utang, Mahfud mengingatkan bahwa kewajiban tersebut tidak boleh menghapus atau menghentikan penyelidikan atas dugaan korupsi dalam proyek Whoosh.

Ia menilai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap bergerak mengusut kasus ini sebagai hal positif.

“Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan Cina. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU, tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki. Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya. Bagus juga, KPK ternyata tetap bergerak,” tulis Mahfud dalam unggahannya di Twitter (X), Sabtu (15/11/2025).

Baca juga: Tangani Utang Kereta Cepat Whoosh, Danantara dan Pemerintah Berbagi Peran

Dorongan untuk Menkeu Purbaya

Mahfud juga menyampaikan pesan khusus kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia meminta agar Purbaya fokus membersihkan praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, yang menurutnya masih menyimpan banyak “tikus-tikus” birokrasi.

“Untuk Pak Menkeu Purbaya, karena urusan Whoosh sudah diambil alih oleh Presiden dan dugaan korupsinya tetap harus dilanjutkan oleh KPK, maka sebagai Menkeu dia harus lanjutkan membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai dari korupsi dan semua tikus yang bersembunyi di sana,” tegas Mahfud.

Baca juga: Purbaya Minta Diajak Negosiasi Utang Whoosh ke China, Skema Pembayaran Pakai APBN Belum Final

Proyek Whoosh

Diketahui, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang resmi beroperasi sejak 2 Oktober 2023 mengalami pembengkakan biaya (cost overrun).

Tak tanggung-tanggung, jumlah pembengkakan biayanya mencapai 1,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 19,54 triliun.

Untuk menutup pembengkakan biaya tersebut, proyek ini memperoleh pinjaman dari China Development Bank (CDB) senilai 230,99 juta dollar AS dan 1,54 miliar renminbi, dengan total setara Rp 6,98 triliun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium China Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang 40 persen saham.