Virus Corona di Balikpapan

Sinyal Kuat PPKM Bakal Diterapkan di Balikpapan, Legislatif Usul Bansos Covid-19 Dilanjut

Program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19 diusulkan berlanjut. Usulan tersebut datang dari Panitia Khusus (Pansus) covid-19 DPRD K

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Ilustrasi warga terdampak Covid-19 menerima bantuan sosial dari pemerintah kota Balikpapan. TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19 diusulkan berlanjut.

Usulan tersebut datang dari Panitia Khusus (Pansus) covid-19 DPRD Kota Balikpapan.

Pansus meminta Pemerintah Kota Balikpapan agar melanjutkan bantuan sosial di tahun 2021.

Usulan ini seiring dengan rencana penerapan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: UPDATE Virus Corona di Balikpapan, Rencana Pembatasan Kegiatan, Walikota Rizal Effendi Beri Bocoran

Baca juga: Tuntut Gratiskan UKT, Hari Ini Aliansi Mahasiswa Unmul Akan Gelar Aksi Kepung Gedung Rektorat

Baca juga: Puluhan Mahasiswa Unmul Gelar Aksi di Depan Rektorat, Tuntut Digratiskan UKT

Sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah wajib memberikan kompensasi kepada warga yang terkena dampak akibat penerapan PPKM.

Ketua Pansus Covid-19 Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan, pemerintah harus menerima konsekuensi jika menerapkan kebijakan ini.

"Masyarakat yang terkena dampak karena tidak bisa bekerja atau mencari nafkah dapat menuntut hal tersebut,” ujarnya, Rabu (13/1/2021).

Politisi PKS itu tak asal bicara. Penjelasan ini disampaikan berdasar pengalaman yang dilakukan pada awal pandemi 2020 lalu.

Meski hanya dilakukan pengetatan sosial kala itu, namun pemerintah kota telah menyediakan alokasi anggaran.

Khususnya untuk pemberian program jaring pengaman sosial atau bansos senilai Rp 70 miliar dari APBD Kota Balikpapan.

"Tahun ini memang diasumsikan tidak ada peningkatan dan masyarakat sudah mulai bisa beraktivitas dengan kondisi adaptasi yang baru,” ujarnya.

Namun demikian, dengan rencana penerapan PPKM, pemerintah kota saat ini menghadapi posisi yang dilematis.

Sebab, tahun 2021, tak tersedia lagi alokasi anggaran untuk penyedian program jaring pengaman sosial bagi warga terdampak Covid-19.

Sehingga adapun solusinya harus dilakukan revisi terhadap anggaran yang sudah dialokasikan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved