Breaking News:

Berita Nunukan Terkini

Ketua DPRD Nunukan Sebut Banyak ASN Keluyuran pada Jam Kerja, Begini Respons Kepala BKPSDM

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rahma Leppa mengatakan, belakangan ini banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keluyuran di jam kerja. Hal itu

Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTARA.COM/FEBRIANUS FELIS
Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rahma Leppa mengatakan, belakangan ini banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keluyuran di jam kerja. TRIBUNKALTARA.COM/FEBRIANUS FELIS 

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN- Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Rahma Leppa mengatakan, belakangan ini banyak pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang keluyuran di jam kerja.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Rahma Leppa di hadapan seluruh unsur Forkopimda dan Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) usai melantik 2 anggota dewan pergantian antar waktu (PAW) di Gedung DPRD Nunukan, Kamis (14/1/2021) kemarin pagi.

"Saya di kantor sedari pukul 09.00 Wita, tapi masih banyak pegawai di sini yang masih naik motor keluyuran di jalan. Terlambat ke kantor. Kalau takut kena covid-19, saya pun takut, tapi namanya tugas harus tetap turun dan tepat waktu," kata Rahma Leppa kepada TribunKaltara.com, Jumat (15/01/2021) pukul 09.30 Wita.

Baca juga: Gempa Bumi Turut Dirasakan Warga di Kota Balikpapan, Sumber Berasal dari Majene Sulawesi Barat

Baca juga: Kronologi Pria di Samarinda Ditemukan Tewas Tergantung, Tinggalkan Pesan pada Dinding Kamar

Baca juga: Besok PPKM Berlaku di Balikpapan, Catat 13 Poin Penting yang Wajib Diperhatikan

Rahma Leppa mengaku ia sebagai dewan rakyat perlu untuk mengawasi kinerja pegawai di lingkup Pemda.

"Ini bagian dari tugas saya sebagai anggota dewan untuk mengawasi kinerja pegawai Pemda," ucap Rahma Leppa.

Terpisah, menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Kaharuddin Tokkong, Bupati Nunukan telah mengeluarkan surat edaran terkait pengaturan jam kerja pegawai di lingkup pemerintahan.

Selama pandemi covid-19, setiap Kepala OPD menerapkan dua model jam kerja yakni Work From home (WFH) dan Work From Office (WFO).

Untuk WFO, pegawai yang hadir 25 persen dari total pegawai di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Jadi selama pandemi covid-19, turun ke kantor itu bergantian setiap hari. Ada kantor yang membuat jadwal bergantian, masuk dari pagi sampai pukul 12.00 Wita kemudian diganti masuk dari pukul 12.00 Wita-16.00 Wita. Ini untuk mencegah agar tidak ada klaster penyebaran covid-19 di perkantoran," ujar Kahar Tokkong.

Kendati begitu, tidak semua SKPD menerapkan hal demikian, tergantung jumlah pegawai dan ukuran ruangan kerja.

"Kalau kami di BKD ruangannya luas jadi diwajibkan semua pejabat hadir setiap hari, sementara stafnya digilir. Karena pejabat di BKD sedikit saja. Kalau kantor Inspektorat padat betul karena ruang kerjanya sempit. Nah itu betul-betul menerapkan 25 persen," tuturnya.

Sementara itu, perihal pegawai yang keluyuran di jam kerja, ia mengatakan akan memberikan peringatan berupa teguran secara lisan.

"Kalau ada pegawai yang seperti dikatakan Ibu dewan, saya akan tindak tegas. Ada hukdis (hukuman disiplin) ringan sedang dan berat tergantung jenis pelanggarannya. Kalau ke pasar ya itukan ada tujuan tapi kalau sampai ke warung atau di jalan keluyuran saat jam kerja, itu saya langsung berikan peringatan," ucapnya.

Sekadar diketahui, sebanyak 3. 884 pegawai ASN berdinas di lingkup Pemda Nunukan.

(TribunKaltara.com/Febrianus Felis)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved