Breaking News:

Berita Kukar Terkini

Wabup Kukar Berharap SIPD Jadi Sistem Satu-Satunya dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar didampingi Sekda Kukar Sunggono, dan Kepala BPKAD Kukar Sukotjo menghadiri acara koordinasi dan k

Penulis: Aris Joni | Editor: Rahmad Taufiq
HO/PROKOM SETKAB KUKAR
Wakil Bupati Kukar Kukar Chairil Anwar saat menghadiri sosialisasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Sabtu (16/1/2021) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar didampingi Sekda Kukar Sunggono, dan Kepala BPKAD Kukar Sukotjo menghadiri acara koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, terkait Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Grand Jatra Hotel Balikpapan,  Sabtu (16/1/2021) kemarin.

Kegiatan yang digagas oleh anggota DPRD Kukar ini, menghadirkan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan selaku narasumber.

Chairil Anwar mengatakan, perkembangan teknologi yang semakin pesat, telah mendorong kecepatan pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan setiap permasalahan kenegaraan, baik ekonomi, sosial maupun budaya, serta pertahanan dan keamanan. 

Baca juga: 2 Hari Misterius, Kapal Logistik Hilang Saat Perjalanan dari Balikpapan Menuju Kepulauan Balabalagan

Baca juga: Diduga Jadi Penyebab Banjir, DPRD Samarinda Minta Kejelasan Izin Pergudangan di Jalan P Suryanata

Baca juga: Pecahkan Rekor Baru, 167 Kasus Positif di Kota Balikpapan Didominasi Usia Muda

Kecepatan pengambilan keputusan, lanjut Chairil Anwar, sangat membutuhkan tersedianya data setiap saat dapat diolah.

Penggunaan sistem yang beraneka ragam di masing-masing pemerintah daerah dengan database yang berbeda-beda, serta nomenklatur rekening, baik program, kegiatan maupun belanja yang berbeda telah menjadikan keterlambatan pengumpulan data belum termasuk analisa datanya.

"Oleh karena itu pemerintah pusat melalui  Kemendagri telah menetapkan Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD yang diharapkan sebagai satu-satunya sistem yang dipakai dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah," ujarnya. 

Chairil Anwar menjelaskan, tujuan implementasi SIPD pada dasarnya meliputi menyatukan data perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah seluruh Indonesia, menyeragamkan proses perencanaan, keuangan dan pelaporan seluruh Indonesia. 

Meminimalisasi anggaran pemerintah daerah, untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan daerah, ke depan hanya ada satu sistem yaitu SIPD. 

"Kemudian, melakukan percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk seluruh Indonesia melalui BPD dan Bank Negara seluruh Indonesia," jelasnya. 

Implementasi SIPD yang telah mengakomodir Permendagri 90 tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan  Kepmendagri 050 tahun 2020. 

"Serta yang fenomenal adalah Perpres 33 tahun 2020 telah menjadikan beberapa permasalahan baik dari sisi penganggaran terkait implementasi Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Standar Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja, dan dari sisi penatausahaan terkait batin kepada kita dalam mengemban dan menyelesaikan tugas-tugas yang mulia ini," ucap Chairil Anwar.

(TribunKaltim.co/Aris Joni)

Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved