DPRD Nunukan Minta Kemendikbud Perhatikan Nasib 2 Ribu Guru Honorer di Perbatasan RI-Malaysia 

TRIBUNKALTIM.COM, NUNUKAN - Hendrawan, Anggota DPRD Nunukan yang juga anak buah Surya Paloh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk prioritaskan nasib 2 ribu guru honorer di perbatasan RI-Malaysia.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Nunukan, Hendrawan.

"Kami minta kepada Kemendikbud RI agar memberikan suport kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan, agar bisa mengakamodir guru honorer di perbatasan RI-Malaysia ini," kata Hendrawan kepada TribunKaltara.com, Selasa (19/01/2021), pukul 15.00 Wita.

Menurut legislator fraksi Nasdem itu, banyak sekali guru honorer di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang hanya berijazah SMA.

Namun, telah bertahun-tahun harus menjadi guru honorer, lantaran tak ada pilihan lain.

Baca juga: Bupati Asmin Laura Menilai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Nunukan Terbilang Susah

Baca juga: Akses Jembatan di Inhutani Nunukan Putus Akibat Terbakar, Aktivitas Petani Rumput Laut Terganggu

Baca juga: Anggota DPRD Nunukan PAW Peroleh 99 Suara pada Pileg 2019, Begini Tanggapan Darmawansyah

Di Kabupaten Nunukan ini ada juga yang berijazah S1 menjadi guru honorer.

Selain itu, yang hanya ijazah SMA pun banyak juga bahkan sudah bertahun-tahun jadi guru honorer.

"Jadi kami meminta pertimbangan dari Kemendikbud RI agar mereka itu bisa diprioritaskan saat perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK)," ucap Hendrawan.

Dari informasi yang dihimpun TribunKaltara.com, Pemda Nunukan mengajukan sebanyak 525 formasi untuk kebutuhan tenaga guru PPPK.

Hendrawan menjelaskan, kondisi pendidikan di perbatasan RI-Malaysia memiliki perbedaan yang signifikan dengan wilayah perkotaan.

Pendidikan di wilayah perbatasan ini berbeda dengan di perkotaan.

Baca juga: Gandeng Wakil Ketua DPRD Nunukan Irwan Sabri di Pilgub Kaltara, Irianto Sudah Kantongi 10 Kursi

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Nunukan Irwan Sabri Daftar Bakal Calon Wakil Gubernur Kaltara di PKS

Baca juga: Diisukan Berpasangan dengan Irianto Lambrie di Pilkada Kaltara, Ini Respon Wakil Ketua DPRD Nunukan

Mulai masalah jarak sekolah dengan permukiman warga, waktu tempuh ke sekolah, akses medannya apalagi kalau hujan.

Seperti sekolah di Lumbis Ogong, Pansiangan, Hulu itu medannya jauh-jauh semua.

Ada 525 formasi guru yang sudah diajukan ke Pemda, Pemkab Nunukan. 

"Tapi belum mendapatkan jawaban persetujuan jumlah formasi yang diajukan," tutur wakil rakyat Dapil III itu.

Baca juga: Ketua DPRD Nunukan Sebut Banyak ASN Keluyuran pada Jam Kerja, Begini Respons Kepala BKPSDM

Baca juga: Gubernur Akan Mediasi Bupati dan DPRD Nunukan di Tarakan

Baca juga: Asmin Batal Terbitkan Perbup APBD, DPRD Nunukan Bersedia Lanjutkan Bahas RAPBD 2018

Tak hanya itu, dia juga berharap Kemendikbud RI membantu anggaran untuk Pemda Nunukan, agar semua pelaksanaan perekrutan PPPK bisa berjalan dengan lancar.

"Saya berharap Kemendikbud RI bisa membantu anggaran untuk Pemda Nunukan, biar pelaksanaan perekrutan PPPK berjalan lancar," ujarnya.

Upah Guru Honorer Rp 500 Sampai Rp1 Juta

Terpisah, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Nunukan, Abdul Wahid mengatakan, ada 2 ribuan guru honorer di Kabupaten Nunukan.

Dan sebagian besar berada di wilayah III seperti Lumbis dekat Malaysia.

Sementara itu, ada 3 ribuan guru PNS di Kabupaten Nunukan.

Menurut pria yang akrab disapa Abdul itu, meskipun sebelumnya sempat ada perekrutan CPNS, namun kebutuhan guru PNS masih terbilang minim sekali di Kabupaten Nunukan.

"Ada 2 ribuan guru honorer. Ini karena sudah dua tahun tidak ada rekrutmen CPNS di Nunukan. Sementara tiap tahun ada pensiun guru," ungkap Abdul melalui telepon seluler.

Baca juga: Monitoring Proyek 2017, Ini Temuan DPRD Nunukan

Baca juga: NEWS VIDEO Pendidikan di Teluk Waru Balikpapan, Wali Murid Percaya Prokes di Sekolah

Baca juga: BLT Guru Honorer Kemenag Rp 1,8 Juta Cair Hari Ini, Cek simpatika.kemenag.go.id & siagapendis.com

Abdul mengaku, melalui rekrutmen PPPK, Kemendikbud RI dapat menjaring semua guru honorer di Kabupaten Nunukan.

Bahkan, di wilayah III jumlah guru honorer lebih banyak daripada guru yang sudah berstatus PNS.

"Kita harapkan rekan guru honorer bisa lolos seleksi semua. Di Kabupaten Nunukan kita butuh banyak tenaga guru. PNS itu sekira 3 ribuan," imbuhnya.

Abdul menambahkan, gaji guru honorer itu bervariasi, pasalnya Dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda, tergantung jumlah siswa.

Saat ini guru honorer hanya digaji melalui Dana BOS. Sehingga kita punya batasan sendiri terkait gaji.

Dulu gaji mereka 20 persen dari Dana BOS, setelah ada perubahan sempat 15 persen kini berubah menjadi 50 persen dari Dana BOS.

Baca juga: Kodim di Tana Tidung, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto Singgung Soal Perbatasan RI

Baca juga: 450 Prajurit TNI Jaga 25 Pos Perbatasan RI-Malaysia, Selain Jaga Patok Juga Didik Anak Perbatasan

Baca juga: Bantu WNI Perbatasan RI-Malaysia Pemprov Kaltara Tunjuk Koperasi Lokal Sebagai Operator Perdagangan

Sebanyak 50 persen itu tidak semua untuk gaji honorer, ada namanya pembiayaan lain yang harus dibiayai sekolah.

"Paling mentok 25 persen dari Dana BOS. Sekolah berikan upah mulai Rp 500- Rp 1 juta," pungkasnya.

Dia berharap, melalui program PPPK bisa meningkatkan kesejahteraan guru honorer di Kabupaten Nunukan, lantaran, dari proses pengajian sudah pasti berbeda.

( TribunKaltara.com/Febrianus Felis )