Gubernur Akan Mediasi Bupati dan DPRD Nunukan di Tarakan

Dia merespon positif usulan DPRD Kabupaten Nunukan agar Pemerintah Kabupaten Nunukan mengadakan genset pada OPD bidang pelayanan.

TRIBUN KALTIM / NIKO RURU
Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, menyerahkan Nota Penjelasan Bupati Nunukan terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018 kepada Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, Danni Iskandar. 

Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru

TRIBUNKALTIM.CO, NUNUKAN - Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie akan memediasi Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid dengan DPRD Kabupaten Nunukan.

Mediasi ini sebenarnya terkait dengan gagalnya Pemerintah Kabupaten Nunukan dan DPRD Kabupaten Nunukan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018 hingga akhir Desember 2017.

Namun Senin (8/1/2018), DPRD Kabupaten Nunukan akhirnya membuka kembali peluang pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2018, setelah akhir bulan lalu menghentikan pembahasan yang saat itu baru pada tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

"Kami besok akan dimediasi di Tarakan," kata Laura, Selasa (9/1/2018).

Baca juga:

Disebut Pesepakbola Tajir karena Harta Keluarga, Pemain Ini Punya Hewan Peliharaan yang Tak Biasa

Pemkab Dianggap Lamban Mekarkan Wilayah untuk DOB Tanjung Selor, Begini Jawaban Bupati

Evan Dimas dan Ilham Udin Akhirnya Bergabung, Begini Tanggapan Kelompok Suporter Selangor FA

Sudah Dinanti-nanti, Akhirnya Usain Bolt Dapat Kabar Gembira dari Borussia Dortmund

Tertangkapnya Pencuri Zaman Now, Punya Catatan Petunjuk Pencurian Hingga Evaluasi Aksi

Habisi Nyawa Istri, Pria Ini Kirim Pembunuh Bayaran Ke Rumah, Yang Dilakukan Sang Istri Tak Terduga

Soal Pencalonan TNI-Polri di Pilkada, Hetifah Jelaskan Pengaturannya

Bupati Nunukan, Selasa ini pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nunukan dengan agenda Jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum DPRD Lewat Fraksi Fraksi Terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2018, memastikan mengevaluasi kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki plot anggaran cukup besar.

"Kami juga akan menghilangkan pengadaan seragam sekolah,” katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved